Dalam KUA-PPAS 2022, APBD Kaltim diperkirakan Rp 10,6 triliun. Jumlah tersebut belum mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Untuk SiLPA 2020 yang belum terserap pada APBD 2021 sebesar Rp 2,95 triliun.
Dengan interval sekitar Rp 2 triliun, sehingga masih menyisakan Rp 950 miliar. Karena tidak ada APBD Perubahan 2021, SiLPA 2020 akan kembali masuk ke batang tubuh APBD 2022. Dan besar kemungkinan, APBD 2022 melebihi Rp 11 triliun.
Udin optimistis APBD 2022 bisa melebihi Rp 12 triliun. Sebab, masih ada alternatif penggunaan SiLPA 2021 yang jumlahnya diperkirakan masih lumayan besar. “Kalau Pemprov Kaltim sungguh-sungguh, anggaran pembebasan lahan bisa dialokasikan sekitar Rp 100 miliar pada 2022. Tapi ini kembali kepada kesungguhan dari Pemprov Kaltim. Untuk mempercepat kegiatan pembebasan lahan. Namun, DPRD Kaltim belum melihat kesungguhan itu,” kritiknya.
Maka, Udin yang juga tergabung dalam Komisi III DPRD Kaltim akan melakukan kroscek dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim mengenai anggaran yang direncanakan untuk kegiatan pembebasan jalan pendekat itu.
Sebab sebelumnya, dia menuturkan, banyak menghabiskan waktu untuk membahas APBD Perubahan 2021. Yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Hal tersebut akan dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim, setelah reses berakhir.
Politikus PKB itu berharap Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran yang besar untuk kegiatan pembebasan lahan tersebut. Sebab, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. Dengan begitu, jembatan yang menghubungkan PPU dengan Balikpapan itu bisa segera dioperasionalkan. Jangan sampai, Jembatan Pulau Balang disebut sebagai Jembatan Abunawas, karena akses pendekatnya belum ada. “Makanya maksud saya, sebagai bentuk keberhasilan Pemprov Kaltim pada masa Pak Isran ini, bantulah penyelesaian jalan pendekat Jembatan Pulau Balang. Supaya ada yang dibanggakan,” pesan dia.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Irwan sempat mengunjungi lokasi Jembatan Pulau Balang kemarin. Wakil Kaltim di Senayan itu menyesalkan berlarutnya pembebasan lahan akses jalan pendekat di sisi Balikpapan itu. Di mana, progres fisik pekerjaan Jembatan Pulau Balang sudah sepenuhnya selesai.
Namun, belum bisa fungsional, karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut menjadi penyebabnya. Dengan demikian, dia berkesimpulan bahwa pekerjaan jalan pendekat itu harus segera ditangani pemerintah pusat.
“Opsi pembiayaan melalui investasi menjadi yang terbaik. Mekanismenya terserah pemerintah bisa melalui tugas khusus ke BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) atau mekanisme KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) lainnya, terpenting segera action,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Dia mengingatkan agar investasi pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1,38 triliun itu tidak dibiarkan dan tidak difungsionalkan. Sebab, berlarut-larutnya masalah pembebasan lahan, tanpa solusi konkret. Terlepas dari adanya rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, keberadaan Jembatan Pulau Balang sangat penting agar segera terhubung.
Infrastruktur itu, kata dia, menjadi alur strategis ekonomi yang menghubungkan antar-kabupaten dan provinsi. Apalagi, jembatan tersebut, disebutnya merupakan jembatan terpanjang di Asia untuk kategori jembatan kabel beton dengan panjang bentang 402 meter. “Ini kebanggaan Indonesia, kebanggaan Kaltim. Dan kami akan terus mengawal permasalahan Jembatan Pulau Balang sampai tuntas dan berfungsi optimal,” beber politikus Partai Demokrat itu. (kip/rom/k16)