Dibangun sejak 2015, Jembatan Pulau Balang resmi rampung pada 6 Januari 2022. Namun, sayang nasibnya bak Jembatan Abunawas. Infrastruktur itu tak bisa langsung dilintasi meski sudah terbangun.
MIMPI pemerintah dan warga, agar Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) terhubung sudah terwujud. Lewat Jembatan Pulau Balang. Namun, agar infrastruktur itu bisa dilintasi warga, kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Jalan pendekat di sisi Kota Minyak belum terbangun.
Padahal jembatan yang menghabiskan anggaran Rp 1,43 triliun itu bisa membuka konektivitas baru untuk trans Kalimantan. Hingga menjadi akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menjelaskan, jalan pendekat Jembatan Pulau Balang terus berproses. Teranyar, dirinya akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemprov Kaltim. Audiensi khusus bersama Gubernur Kaltim Isran Noor untuk mengetahui persis lokasi lahan yang akan dibangun jalan. “Kami (BBPJN Kaltim) akan audiensi dulu dengan Pak Gubernur. Ingin tahu penlok (penetapan lokasi),” kata Junaidi, Jumat (25/3).
Diketahui, sejak awal akses penghubung menuju jembatan di sisi Balikpapan tak pernah tuntas sejak awal pembangunan jembatan yang memiliki bentang panjang 804 meter itu. Sementara di sisi PPU, jalan pendekat telah selesai dibangun oleh Pemkab PPU sejak 2017 lalu. Akses jalan dari Jembatan Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango ke Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam yang selesai dibangun tersebut merupakan perencanaan Pemkab PPU.
Sementara akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang di sisi PPU berdasarkan perencanaan Pemprov Kaltim belum dibangun. Akses pendekat sesuai perencanaan Pemprov Kaltim yakni jalan dari Pantai Lango, Kelurahan Gersik, Kelurahan Jenebora, Kelurahan Buluminung sampai Kelurahan Penajam. “Kami tahu di sisi Balikpapan masih ada persoalan di lahan. Tetapi ini telah dibahas dan akan diselesaikan tahun ini juga,” ungkap Junaidi.
Di sisi Balikpapan pula, Junaidi menjelaskan, jalan akan terintegrasi dengan trase Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam). Dari Kelurahan Karang Joang menuju Kariangau, langsung ke Jembatan Pulau Balang. Dampaknya, terjadi perubahan lebar jalan. Dari 75 meter, menjadi 120 meter. Perluasan itu mempertimbangkan keperluan untuk pembangunan jalur kereta api.
“Ini pertimbangan ke depan sebagaimana proyeksi transportasi menuju IKN yang menggunakan kereta api. Jadi, begitu proyek dimulai, lahannya sudah siap. Enggak dua kali kerja,” terangnya.
Junaidi optimistis, tahun ini lahan sudah bisa dibebaskan. Apalagi pembangunan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan akan masuk perencanaan tol menuju IKN. Pengadaan lahan proyek yang berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat itu ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Artinya bakal ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Di mana sebelumnya kewajiban pembebasan lahan itu merupakan tanggung jawab Pemprov Kaltim.
Untuk nominal anggaran, dirinya belum bisa memastikan. Namun, mengutip pernyataan Junaidi sebelumnya pada Januari lalu, keperluan anggaran pembebasan lahan seluas 129 hektare diperkirakan menelan biaya Rp 318 miliar. Tetapi angka itu belum pasti. Bisa berkembang atau tidak, menunggu penetapan lokasi yang bakal dibeber Pemprov Kaltim. “Identifikasi awal lahan sudah ada. Ada yang milik masyarakat, pemerintah, dan perkebunan. Nanti ini ‘kan melalui appraisal,” jelasnya.
Untuk proyek fisiknya, Junaidi belum bisa memastikan skema sumber pendanaan, baik itu melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau murni APBN. Yang jelas seperti pengadaan lahan, dipastikan proyek tidak akan didanai dari APBD. Sementara saat ini pihaknya fokus pada pembebasan lahan. “Yang jelas tahun ini jalan (pembebasan lahan) dan desainnya sudah ada,” tegasnya.