Ditambahkannya, karena terhubung dengan wilayah IKN Nusantara, maka di sisi PPU, pihaknya juga akan membangun trase tol lurus menuju ibu kota. Di mana dalam prosesnya akan dibangun satu jembatan lagi. Di sisi lain dibangun pula trase menuju bandara VVIP khusus IKN. Berlanjut menuju Simpang Riko hingga lokasi IKN. Targetnya, pada 2024 selain jalur melalui Kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara ada akses lain menuju IKN.
“Jadi, yang di Simpang Riko, dari Pulau Balang akan dibuat dua jalur semua. Itu yang kemungkinan ke depan kami kebut. Biar tembus dulu (ke IKN). Sambil membuat kanal atau jembatan yang langsung (ke IKN),” ungkapnya.
Terkait kondisi Jembatan Pulau Balang, Junaidi menyebut, sudah layak karena telah melewati uji beban. Dan pihaknya segera memasang SHMS (structural health monitoring system). “Terdekat memasang fender hingga beautifikasi jembatan untuk nilai wisata jembatan,” pungkasnya.
LAHAN BUKAN ALASAN
Jalan pendekat Jembatan Pulau Balang di sisi Balikpapan memang menjadi prioritas yang harus diselesaikan dalam tempo secepatnya. Pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi menerangkan, bagaimana pun persoalan yang mengadang seperti pembebasan lahan, seharusnya bukan jadi halangan Jembatan Pulau Balang tidak bisa dilalui sebelum proses pemindahan IKN Nusantara.
“Masalah lahan adalah persoalan klasik. Tetapi solusinya sudah ada. Pemerintah pusat sudah menjanjikan pembebasan lahan melalui APBN,” ujar Slamet, Jumat (25/3)
Penggunaan APBN juga menjadi solusi karena dirinya yakin, APBD Kaltim tidak akan mampu membiayai. Pun untuk kegiatan fisiknya, mantan ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim itu berharap pemerintah pusat bisa terlibat dalam pembiayaannya. Sebab, dia yakin APBN mampu karena bagian dari komitmen pemerintah membangun konektivitas menuju IKN.
“Ini (Jembatan Pulau Balang) akses utama menuju IKN. Paling dekat kalau dari bandara yang eksis menuju IKN. Jadi kalau pemerintah sudah ada uangnya ya segera dikerjakan,” tuturnya.
Jika memang dana sudah tersedia, Slamet yakin tahun depan jalan pendekat di sisi Balikpapan sudah rampung. Mengenai persoalan lahan, dirinya mengacu pada skema konsinyasi. Yang memang sudah sejak awal biasa diterapkan di setiap proses pengadaan lahan untuk proyek atau infrastruktur kebutuhan masyarakat luas. Di mana masyarakat atau pemilik lahan seharusnya bisa patuh pada aturan tersebut.
“Jadi pembebasan lahan ini seharusnya bukan kendala. Pemerintah juga harus tegas. Lahan jangan dijadikan alasan, sehingga menunjukkan kelemahan pemerintah. Dan pemilik lahan seharusnya patuh karena ada ganti untung di sana. Di sisi lain ini untuk kepentingan yang lebih besar,” bebernya.
Terkait kondisi jembatan, Slamet menyebut sangat layak meski dalam proses pembangunannya cukup memakan waktu. Tetapi dipastikan akan mampu menopang lalu lintas yang bakal timbul dari proses pemindahan ibu kota. Pun menjadi akses penunjang utama dalam pergerakan hilir mudik masyarakat.
“Dari sisi konstruksi sudah tidak ada masalah karena Kementerian PUPR juga memiliki tim khusus untuk menilai kekuatan jembatan,” terangnya. (rom/k16)
Peliput: M RIDHUAN mad.dhuan@gmail.com, NOFFIYATUL CHALIMAH nofi.office@protonmail.com