Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda mulai dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dalam hal ini lurah dan camat di kecamatan perlu dioptimalkan lebih baik lagi guna percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda.
Disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso pada kegiatan roadshow daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dengan pembahasan percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota di Provinsi Kaltim.Digelar secara daring di Ruang Rapat command Center Diskominfo Kota Samarinda, Kamis (16/3/2023).
Wawali Rusmadi Wongso menerangkan Kota Samarinda berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 memiliki presentase prevelensi stunting sebesar 21,6 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 25,3 persen. Sehingga Pemkot Samarinda berupaya untuk melakukan percepatan penurunan angka melalui program kerja serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Ya data dari SSGI tadi sebagai perbandingan dan acuan kita juga untuk bekerja lebih keras menangani kasus stunting di Kota Samarinda. Perlu keterlibatan aktif pihak lurah di kelurahan dan camat di kecamatan untuk mencegah stunting,” kata Rusmadi dalam pemaparannya. Diutarakannya sebagai perpanjangan tangan dari Pemkot Samarinda, lurah diharapkan memiliki peran aktif untuk mengetahui dan mendata para warganya yang terkategori stunting hingga miskin ekstrem.
Kemudian Pemkot Samarinda juga berupaya mewujudkan manajemen satu data risiko keluarga stunting atau miskin ekstrem pada setiap lintas OPD dan pemangku kepentingan tiap satuan tingkatkan pemerintahan. Agar program bantuan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan ekonomi dapat benar-benar terarah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut Rusmadi mengharapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pendampingan dan pelatihan teknis dari pemerintah pusat. Perlunya dukungan pembangunan infrastruktur dari kementerian terkait.
“Tentunya perlu pendampingan agar juga transfer ilmu pengetahuan dan pendamping itu sampai kepada tingkat keluarga dan menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat,” tuturnya. (adv/itz)