BALIKPAPAN-Pelabuhan Benuo Taka di Kawasan Industri Buluminung (KIB), Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), batal dikembangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pelabuhan umum. Alasannya, di sepanjang pesisir wilayah PPU hingga delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sudah banyak pelabuhan atau dermaga yang digunakan Kementerian PUPR sebagai lokasi masuknya logistik dan material pembangunan IKN.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pelabuhan laut di wilayah PPU saat ini berstatus under capacity. Dengan demikian, apabila Kemenhub melakukan penambahan pelabuhan umum, maka nantinya akan menjadi over atau melebihi kapasitas. “Dan di tempat itu banyak sekali pelabuhannya PU (Kementerian PUPR). Jadi setelah pembangunan (IKN) itu, siapa pun itu lakukan kalau bisa swasta. Jadi, swasta sewa pada PU. PU dapat PNBP (penerimaan negara bukan pajak),” katanya.
Budi Karya menuturkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah menyampaikan kepadanya jika pelabuhan yang ada saat ini, agar bisa dikelola Kementerian PUPR setelah pembangunan IKN tuntas. “Pak Menteri PU (PUPR) sudah ngomong jangan dikasih Pelindo. Oh setuju, jadi nanti PU kerja sama dengan swasta. Jadi, kalau ada pemain swasta daerah yang sudah siap kita daftar saja mulai dari sekarang. Menyiapkan perusahaan, begitu selesai (pembangunan) IKN, kita berikan kepada masyarakat,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI dapil Kaltim Irwan menegaskan, dalam perencanaan Kemenhub tahun 2023, sudah dimasukkan anggaran pembangunan pelabuhan laut di PPU. Bukan Dermaga Wisata IKN. Dia menyebut, pembangunan pelabuhan laut ini menjadi penting. Karena pasca-pembangunan dan IKN resmi beroperasi, PPU akan menjadi wilayah yang terisolasi. “Kalau melihat jalan dari Sepaku, keluar di Petung, kemudian menuju Kalimantan Selatan, maka ke depan PPU pasti terisolasi. Dan sampai sekarang, enggak punya pelabuhan,” kritiknya.
Politikus Demokrat ini kemudian mengingatkan Kemenhub, jika saat pembahasan APBN 2023, Komisi V DPR RI dan Kemenhub, sudah menyepakati dan menyetujui membangun pelabuhan laut di PPU. Termasuk sisi darat dan sisi lautnya. ”Tapi, tahun ini kita enggak lanjutkan. Saya enggak paham kok enggak dilanjutkan. Padahal menurut saya, ini sangat penting juga untuk supporting terkait logistik maupun untuk penumpang ke depannya untuk di PPU ini. Saya berharap, ini bisa dilaksanakan karena pemerintah daerahnya juga sudah menyiapkan terkait syarat-syaratnya,” sebut Irwan.
Untuk diketahui, Pelabuhan Benuo Taka saat ini merupakan aset Pemkab PPU yang difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat batu bara dan hasil olahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Sebelumnya, anggaran untuk mengembangkan Pelabuhan Benuo Taka menjadi pelabuhan umum lengkap dengan sistem navigasi dan pembangunan gedung operasional pelabuhan, sekira Rp 28 miliar pada tahun 2023. Di mana luas pelabuhan ini sekira 42 hektare. (riz/k15)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com