BALIKPAPAN-Investasi dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus didorong Otorita IKN. Salah satunya melalui roadshow konsultasi publik mengenai peluang penanaman modal, insentif penanaman modal, dan kemudahan berusaha di IKN yang digelar di Jakarta sepanjang pekan lalu.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otorita IKN, menggelar kegiatan serupa di Balikpapan dan Bali. Kegiatan ini mempertemukan para pelaku usaha dengan para pemangku kepentingan. Antara lain Otorita IKN dan Kementerian Keuangan selaku regulator. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menerangkan, peluang dan skema investasi di Nusantara berupa kemudian fasilitas kepabeanan impor barang dan daerah mitra, lalu insentif perpajakan mengenai klaster PPN dan PPnBM, serta fasilitas tax holiday.
Dia menegaskan, keberlangsungan pembangunan IKN telah dijamin pemerintah. Lanjut dia, insentif di IKN merupakan yang paling menarik di Indonesia. Karena memiliki kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi. Termasuk pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan IKN. “Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini, sudah ada Rp 35 triliun, komitmen investasi swasta yang diwujudkan dalam pembangunan di IKN. Setara dengan besarnya APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Jadi, IKN ini sudah dibangun bukan hanya dengan uang negara, namun juga uang masyarakat melalui investasi swasta yang nilainya setara," katanya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Mewakili Wakil Menteri Keuangan, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menuturkan, pemerintah selalu membuka pintu kolaborasi sebesar-besarnya dengan sektor swasta dalam keberhasilan pembangunan IKN. “Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN yang luasnya mencapai 6.600 hektare melalui APBN. Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance,” ujar Yon Arsal.
Senada, Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi mengungkapkan, pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.
“Dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kadin Indonesia sangat dibutuhkan bagi IKN untuk tetap berjalan dan mencapai visi kota berkelanjutan yang dicita-citakan. IKN diharapkan menjadi suar Indonesia bagi dunia internasional. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi dalam setiap pembangunannya,” tutur Dendy.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata menegaskan, komitmen Kadin Indonesia untuk mendorong pembangunan IKN. Menurutnya, upaya itu sejalan dengan program prioritas Kadin guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.
“IKN memiliki aspirasi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Roadshow ini penting untuk mendorong dunia usaha, mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN. Sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha. Guna mengoptimalisasi regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN,” ungkap Budiarsa.
Untuk diketahui, investasi swasta di IKN sejauh ini didominasi dari dalam negeri berupa gabungan investasi dari konsorsium sepuluh perusahaan besar. Yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group. Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai jadwal pelaksanaan.
Beberapa infrastruktur dasar tersebut, antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap 1, istana negara, kantor presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi. Selain itu, untuk tahap 2, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai pada April sampai Mei 2023. Seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rumah Rusun ASN (aparatur sipil negara) yang mulai dikerjakan. (kip/riz/k15)