Skenario pemindahan ASN ke IKN di Kaltim terus dipersiapkan pemerintah. Mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya.
JAKARTA–Memasuki awal tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terus mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase. Pada fase pertama (2020-2024), fokusnya adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN dilakukan melalui pola kerja digital. Kemudian, fase kedua (2025-2029) fokus pada pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan “smart government” serta penerapan shared offices.
Untuk fase ketiga (2030-2039), pengembangan agile government atau kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (digital government). Selanjutnya, fase keempat (2035-2039) yaitu pembangunan kota cerdas industri 4.0. Terakhir, fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric.
Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. ”Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini, pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024, fokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN. Termasuk juga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital,” ujarnya, kemarin (23/1).
Untuk pemindahan ini, Anas mengaku telah menyiapkan beberapa skenario. Mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap. Pada skenario ideal, pihaknya terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN ini selalu berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Dalam penyiapannya sendiri, pihaknya bekerja sama dengan kementerian/lembaga.
Mulai dari Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (PPN) hingga Kementerian Keuangan. Tak terkecuali, Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Kementerian PANRB pun, kata dia, tengah menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN.
Oleh karenanya, instansi terkait diminta menyiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN dalam pengusulan kebutuhan pada seleksi CASN Tahun 2024. Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah mengalokasikan sekitar 600 ribu kebutuhan formasi untuk fresh graduate. ”Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara,” jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya pun harus merancang skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal saat boyongan ke IKN. Anas mengaku, sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menyiapkan talenta-talenta unggul yang akan dipilih untuk berkantor di sana. ”Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PANRB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN,” tuturnya.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi pun kini tengah dimatangkan untuk bisa diimplementasikan di IKN nantinya. ”Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,” sambungnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembukaan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Ada 2,3 juta formasi yang dibuka. Mereka yang mau bekerja di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) akan mendapat insentif khusus dari pemerintah.
’’Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang,’’ kata Jokowi. Jumlah itu tersebar di instansi pusat 207 ribu dan di daerah 483 ribu. Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan membuka rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Abdullah Azwar Anas menyatakan, seleksi yang dibuka Mei nanti membuka peluang bagi lulusan baru. Ada 690.822 formasi yang dibuka. Fokus yang dibuka adalah untuk pelayanan dasar. Yakni, guru dan tenaga kesehatan.
Dia mengakui, banyak ASN yang berada di kota. Sementara itu, daerah 3T sepi peminat. ’’Merekrut talenta-talenta baru, khususnya fresh graduate, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia dan juga untuk IKN,’’ katanya. Terkait insentif khusus bagi ASN di wilayah 3T, hal itu sudah termaktub pada peraturan pemerintah yang akan diselesaikan. Insentif yang didapat adalah kenaikan golongan yang lebih cepat daripada yang mengabdi di perkotaan dan waktu cuti yang lebih lama.
’’Yang jadi masalah sekarang bukan soal kurangnya ASN saja, tapi problem distribusi. Karena banyak sekali setelah pengumuman, rekrutmen terjadi, mereka ditempatkan di lokasi daerah tertentu dan tidak lama kemudian minta pindah ke kota,’’ katanya. (mia/jpg/riz/k15)