PROKAL.CO, TENGGARONG – Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali digaungkan. Sabtu (25/10/2025), Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi pusat perhatian lewat kegiatan Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama Petani dan Mahasiswa.
Agenda yang diinisiasi Anggota Komisi II DPRD Kukar Rahmat Dermawan itu menggandeng Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman (Unmul). Rahmat, yang juga Ketua IKA Pemsos FISIP Unmul, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sinergi nyata antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat sektor pertanian lokal di wilayah penyangga IKN.
Acara tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari Lurah Muara Jawa Ulu, Camat Samboja, Wakil Dekan III FISIP Unmul Daryono, Ketua Prodi Pembangunan Sosial A. Ismail Lukman, M.A., hingga mahasiswa dan dosen Unmul. Selain menjadi forum berbagi gagasan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menghadapi tantangan pangan di Kukar — daerah yang kini memegang peran strategis sebagai penyangga utama kebutuhan pangan IKN.
Dalam sambutannya, Rahmat Dermawan menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani dan penguatan kebijakan pangan yang berpihak pada masyarakat.
"Masalah pupuk, alat pertanian, dan infrastruktur itu klasik dan berulang. Karena itu, keberpihakan kepada petani harus nyata, bukan sekadar janji. Tanpa petani, siapa yang memberi makan kita setiap hari,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya regenerasi petani serta dorongan agar program 100.000 Petani dan Nelayan Produktif milik Pemkab Kukar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah penyangga IKN.
“Program itu harus terasa manfaatnya di Muara Jawa, Samboja, dan daerah lainnya. Kita ingin petani ikut menikmati hasil pembangunan, bukan hanya menjadi penonton,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kukar, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat langkah menuju kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan pemberdayaan petani.
Dari 20 kecamatan di Kukar, 10 kecamatan menjadi sentra penghasil padi dengan luas baku sawah mencapai 17.370 hektare dan produksi sekitar 120 ribu ton gabah per tahun.
Namun, angka itu baru mampu memenuhi 30–40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.
“Boro-boro menyiapkan untuk IKN, untuk kebutuhan masyarakat Kaltim saja masih menjadi tantangan berat. Tapi ini bukan hambatan, justru peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian kita,” ujarnya.
Taufik menambahkan, visi pembangunan Kukar 2025–2030 menempatkan pertanian sebagai fondasi utama bersama sektor pariwisata dan industri hijau berkelanjutan. Pemerintah daerah juga terus mendorong hilirisasi pertanian, optimalisasi lahan eks tambang, serta penguatan kelembagaan tani melalui koperasi dan BUMDes.
Dukungan juga datang dari Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Dr. P. Setia Lenggono, yang menegaskan pentingnya kesiapan daerah sekitar menghadapi lonjakan kebutuhan pangan seiring pemindahan ibu kota.
“Dalam Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sudah jelas disebutkan bahwa tahun 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi perdebatan, tinggal menunggu proses pemindahan dari Jakarta ke Nusantara,” ungkapnya.
