Dalam audiensi itu, awak redaksi Jawa Pos juga memberikan sejumlah masukan di sektor infrastruktur. Terutama proyek-proyek potensial yang sejauh ini belum tuntas. Salah satunya soal Jalur Lingkar Selatan (JLS) Jatim yang 17 tahun belum tuntas.
Yang juga jadi bahasan dalam pertemuan itu adalah soal desakan tentang perlunya revisi UU ITE. Jokowi mengaku setuju dengan usulan tersebut. ”Jangan ada pasal karet. Kita juga tak mau pemerintah dituduh memakainya untuk kepentingan kekuasaan atau politik,” katanya.
Namun, dia desakan itu didasarkan pada objektifitas. Jika memang ditemukan pelanggaran, memang harus diproses. ”Jangan sampai, kasusnya sudah jelas. Tapi ngaku dikriminalisasi,” katanya.
Sebab, kriminalisasi itu terjadi jika tidak ada persoalan tapi diproses hukum. ”Kalau kasusnya ada, laporannya jelas, ya wajar disidik. Jika saat naik di pengadilan lalu tak terbukti ya bebas. Kalau dihukum berarti terbukti. Logika yang harus dipakai adalah logika hukum,” katanya.
Selain kunjungan dan audiensi bersama awak Jawa Pos, Jokowi juga menggelar sejumlah agenda lain dalam safarinya di Surabaya. Di DBL Arena Jalan A Yani, dia menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, Jokowi hadir dalam hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Jatim Expo. (ris/jpnn/kri/k16)
