”Pengamanan buffer stock dilakukan melalui pengamanan panen di sentra produksi melalui skema kemitraan dengan petani champion,” ujarnya. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Malang Heri Suntoro menambahkan, saat ini hasil panen cabai di Malang berasal dari berbagai kecamatan yang menjadi sentra produksi.
Seperti Kecamatan Dampit, Poncokusumo, Tumpang, Karangploso, dan Pujon seluas 5.784 hektar. Selain itu, terdapat pula pertanaman cabai usia dua bulan yang ditanam pada Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 seluas 3.408 hektare yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Tumpang, Karangploso, Pujon, Ngantang, dan Dampit. ”Ini untuk pengamanan masa Ramadan dan Idul Fitri,” katanya.
Diakuinya, meski kondisi pertanaman cabai rawit tidak maksimal terkena imbas El Nino serta serangan thrips dan virus kuning, namun hasil produksi cabai di Malang masih cukup melimpah. Sehingga bisa memenuhi permintaan pasar lokal serta dikirim juga ke Pasar Induk Pare. Sementara itu, Ketua Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmojo mengungkapkan, strategi pemerintah dalam menggerakkan para champion dalam menjaga pasokan cabai saat ini cukup efektif.
Dia menilai, dengan koordinasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan mitra binaan maka semua bisa dikelola dan dirancang dengan baik. ”Utamanya dalam pengamanan pasokan jelang HBKN. Jelang Ramadan kali ini pun kami siap terlibat aktif dalam penyediaan produk cabai untuk masyarakat,” ungkapnya. Kenaikan harga pangan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat.
Karena harga yang terlalu tinggi, otomatis daya beli akan turun. Kemudian, dalam jangka panjang, jumlah orang miskin di Indonesia bisa terancam meningkat karena kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Pemerintah sendiri berusaha mengatasi kondisi ini dengan berbagai cara. Salah satunya, menyalurkan bantuan sosial (bansos) cadangan pangan pemerintah.
Atas kebijakan ini, Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengingatkan bahwa bansos bukanlah kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini bukan solusi terbaik jika pasokannya tidak memadai.
”Tanpa pasokan memadai, bantuan sosial hanya akan memicu inflasi,” tegasnya.Ia mengingatkan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat seperti energi, pangan, dan transportasi, akan berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan hampir miskin.
al ini akan mempengaruhi konsumsi pangan mereka dan berdampak pada kecukupan gizi di masa mendatang.Karenanya, dia mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan konkrit untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan.
Dengan begitu, masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat hampir miskin tidak tertekan dan tetap bisa memenuhi kebutuhannya.Untuk solusi jangka panjang, pemerintah disarankan memodernisasi pertanian dengan mengadopsi teknologi pertanian.
Sehingga, dapat meningkatkan produktivitas dan meninggalkan pola-pola bantuan yang tidak efektif seperti skema pupuk dan benih yang saat ini digunakan. (agf/mia)
