TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memproyeksikan untuk pendapatan di tahun depan sebesar Rp 657 miliar lebih. Jumlah tersebut mengalami penurunan 10 persen, jika dibandingkan APBD 2021.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 18 miliar lebih, mengalami penurunan 30 persen. Untuk dana pembangunan direncanakan Rp 575 juta, lain-lain pendapatan yang sah Rp 5 miliar lebih. Untuk belanja daerah dianggarkan Rp 689 Miliar lebih. Terdiri dari, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Menurut Bupati KTT Ibrahim Ali, anggaran belanja itu direncanakan untuk membiayai belanja langsung. Termasuk berbagai programdan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Belanja tidak langsung untuk membiayai belanja pegawai, hibah bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah desa. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga,” sebut Ibrahim, saat ditemui, Senin (1/11).
Untuk menutup defisit APBD Tahun 2022 sebesar Rp 32 miliar, direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto. Itu merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2021.
“Terjadi penurunan APBD ini memang dikarenakan kondisi keuangan negara,” imbuhnya.
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pun mengalami penurunan. Hal ini terjadi tidak hanya di KTT, melainkan hampir semua wilayah di Kaltara. “Yang pastinya, kita tetap membuat program sesuai kekuatan anggaran yang ada. Kita juga nantinya akan lebih fokus pada program yang termuat pada skala priorotas pembangunan,” ungkap Bupati.
Mantan Ketua DPRD KTT ini mengajak semua elemen pemerintahan untuk menggali potensi yang ada. Sehingga, bisa meningkatkan PAD, mengingat hal ini berpengaruh pada APBD KTT.
Bupati pun tahun depan fokus pembangunan pemerintah KTT, dengan menyelesaikan pusat pemerintahan (Puspem). Mengingat, sudah hampir 14 tahun Bumi Upuntaka sebutan lain KTT belum memiliki pusat pemerintahan. “Program kita di 2020-2024 ke depan, lebih fokus penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan,” tutur IBrahim.
Pemkab pun tengah mengenjot terkait pelepasan 400 hektare lahan Hutan Produksi (HP), Hak Guna Usaha (HGU) PT Adindo, untuk dijadikan pusat pemerintahan. Usulan pembebasan lahan, perlahan mulai ada titik terang. Setelah dilalui beberapa tahapan dan proses panjang. Salah satunya dengan kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) beberapa waktu lalu.
“Semoga segera mendapatkan kejelasan dari Kementerian LHK,” harap Ibrahim. Selain itu, objek pengerjaan lain yang menjadi titik fokus pemkab, menyangkut jalan pemukiman masyarakat.
Progres pembangunan jalan pemukiman sampai saat ini, perlahan terealisasikan. Meskipun belum semuanya terakomodir, artinya pemerintah tidak mungkin membangun sekaligus. Tetapi melihat kemampuan keuangan daerah. “Semuanya akan kita usahakan. Namun perlu waktu, jadi mohon kesabaran dari masyarakat. Doakan kami agar di masa kepemimpinan saya dengan Hendrik, semua prioritas pembangunan dapat terlaksana,” tandasnya. (*/mts/uno)
