TANJUNG REDEB – Realisai anggaran di Dinas Sosial Berau sepanjang tahun 2023 hanya mencapai 90 persen. Realisasi ini meruakan fisik ataupun keuangan dari belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Perubahan Tahun 2023 yang masuk pada Dinsos tahun lalu.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi menuturkan, dari capaian tersebut masih terdapat 10 persen progres yang belum dilaksanakan hingga tuntas. Beberapa program yang gagal dilaksanakan di antaranya, rencana pembangunan 80 unit rumah yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Maluang yang berada di perbatasan Kaltim-Kaltara.
"Tidak terlaksananya itu, sebabnya anggaran dari Kemensos maupun PUPR waktu itu belum ada," tuturnya, Senin (22/1).
Lebih lanjut, Iswahyudi mengatakan, alasan tidak adanya anggaran pada tahun lalu sebenarnya lantaran adanya perubahan kebijakan di pemerintah pusat, sehingga program tersebut tidak jadi terealisasi hingga saat ini.
"Ada perubahan kewenangan ya. Yang dulunya kebijakan itu di Kemensos, sekarang jadi kewenangan PUPR," jelasnya.
Diketahui, penyebabnya terdapat perubahan atau pelimpahan kewenangan yang terjadi di Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa optimal terlaksana.
"Karena pelimpahan kewenangan itu, harusnya dari tahun lalu sudah direlisasikan program pembagunan 80 unit rumah," imbuhnya.
Kemudian, selain masalah realiasi pembangunan fisik yang terhambat, ia menyebut terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepanjang 2023 juga mengalami kendala. Dari target 2.000 penerima BLT, ternyata tidak bisa terealisasi 100 persen atau hanya mampu terwujud sebanyak 80 persen saja.
"Penyaluran BLT yang mestinya dialokasikan ke 2.000 orang, namun, yang terakomodir hanya berkisar 1.663 saja," bebernya.
Meskipun beberapa kegiatan hingga kini belum diselesaikan secara keseluruhan, dia mengakui beberapa kegiatan lainnya juga terbilang sukses terlaksana. Di antara program-program yang dirasa sukses adalah penanganan orang lanjut usia, anak-anak yatim dan piatu, penyandang disabilitas, serta orang terlantar yang sudah mendapatkan penanganan tahun lalu.
"Kemudian juga bantuan bagi korban bencana, juga pemberian tunjangan bagi lansia dan yatim piatu tidak mampu sebanyak 700 dan 200 orang,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, mengaku belum mendengar alasan realisasi yang tidak sempurna ini. Sehingga, berbekal informasi tersebut dirinya akan melakukan pengecekan silang untuk menemui kendala yang terjadi. “Kami belum mengetahui dimana letak kelirunya, kami akan telusuri dengan seksama,” ungkapnya, Senin (22/1).
Namun dirinya menaruh atensi pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak mencapai target. Hal ini lantaran BLT dirasa sangat dibutuhkan masyrakat secara langsung. Sehingga, dalam penyaluran BLT tahun ini diharapkan hal tersebut tidak terulang kembali.
“Memang BLT itu kan langsung dirasakan masyarakat, sehingga catatan sementara untuk tahun ini jangan sampai terulang kembali,” pungkasnya. (sen/sam)
