Prokal.co, TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Sosial (Dissos) Berau Iswahyudi, ingin masyarakat tidak bergantung dari bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.
Bagi yang sudah tidak layak menerima bantuan, supaya melapor dengan kesadaran diri.
Disampaikannya, masyarakat umum lainnya bisa melaporkan jika memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran, agar dicabut atau digantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Melalui online di cek bansos.
Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dissos Berau menghimpun banyak kumpulan data. Masing-masing lurah dan kepala kampung bisa mendaftarkan warganya dalam data tersebut. Baik yang miskin maupun yang hampir miskin.
Dijelaskannya, Kabupaten Berau saat ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 5,54 persen atau 13.260 jiwa. Menurun 0,11 persen dari tahun 2022 yaitu 5,56 persen atau 13.310 jiwa. Angka kemiskinan tersebut merupakan angka absolut dari statistik, karena berdasarkan sampel BPS.
Jumlah tersebut tidak selalu menjadi patokan terhadap penerima bantuan sosial (bansos) baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Karena penerima bansos dicatat berdasarkan by name by address. Sehingga, yang mendapat bantuan bisa saja statusnya hanya miskin, hampir miskin, atau tetap miskin.
Dicontohkannya, saat pandemi Covid-19 menyerang, masyarakat yang rentan miskin juga mendapat bantuan. Karena dikhawatirkan mereka akan jatuh miskin jika tidak dibantu.
"Itu juga bergantung dengan kesiapan anggaran yang ada. Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) jumlahnya hanya sedikit dari total masyarakat miskin di Berau. Sedangkan, untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) jumlah yang diberikan lebih besar dari jumlah orang miskin di Berau," terangnya.
Selain itu, ada juga bantuan Pemkab Berau dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang meng-cover lebih besar lagi. Untuk membantu pembiayaan orang-orang yang hampir miskin. Jadi, angka kemiskinan di Berau tidak mesti digambarkan sama dengan penerima bantuan.
"Kalau bantuannya banyak tentu saja bisa meng-cover lebih luas lagi," ucapnya.
Iswahyudi menambahkan, ada beberapa data penerima bantuan yang langsung dari kampung atau kelurahan ke kementerian, tidak melalui Dinsos Berau terlebih dahulu.
Dinsos diungkapkannya, hanya membantu memfasilitasi bantuan tersebut melalui program program yang ada.
Pun melakukan pembinaan kepada kampung dan kelurahan agar data yang masuk benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga, jika ada program pusat, provinsi atau kabupaten data tersebut bisa diusulkan.
"Kami juga membantu mengawasi dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima," ungkapnya.
Semua program yang ada dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan. Asalkan semua stakeholder terkait saling bergandengan tangan. Yang utama jelas sasarannya harus benar.
"Sasaran ini kadang menjadi masalah di lapangan, melihat tetangganya dapat bantuan, semua juga ingin dibantu," tuturnya. (*/aja/adv/far)
