Prokal.co, SANGATTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan beberapa catatan penting terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Sidang Paripurna ke-27 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni pada Kamis (13/6).
Pandanga fraksi yang disampaikan oleh Fitriani ini menyampaikan sejumlah catatan. Menurutnya, realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah mengalami peningkatan yang signifikan.
"Peningkatan yang signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan, agar pembangunan dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Fitriani.
Fraksi PPP juga mengharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang belum tersentuh secara optimal. Agar mampu mendongkrak pendapatan kabupaten.
"Pendapatan daerah yang belum optimal dapat lebih ditingkatkan lagi terutama di berbagai sektor-sektor yang belum tersentuh," tutur ia.
Fitriani mengatakan penggunaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7,54 triliun atau 84,18 persen dari anggaran belanja Rp 8,96 triliun. Ia berharap agar penggunaan anggaran untuk biaya operasi dan belanja modal dapat meningkatkan pembangunan masyarakat dan perekonomian daerah.
"Pentingnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ini menjadi peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan di masyarakat," jelasnya.
Fraksi PPP menekankan dalam pembangunan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sebagai upaya penyatuan kebijakan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim, serta masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi.
"Lembaga legeslatif harus tetap menjaga maruahnya sebagai lembaga pengontrol atau pengawas jalannya kebijakan eksekutif agar pembangunan menguntungkan masyarakat Kutai Timur dari semua lapisan," imbuh perempuan berjilbab itu.
Fraksi ini juga mengharapkan pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengakibatkan tertundanya realisasi janji visi misi politik Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. (Adv/la)
