PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Fraksi PDIP mendorong Pemkot Balikpapan melalui BPPDRD lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Selain peningkatan, termasuk pengendalian dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.
Wakil Ketua Fraksi PDIP Muhammad Najib mengatakan, contoh yang bisa dioptimalkan dari sektor penerimaan retribusi parkir, uji kendaraan bermotor, hingga pendapatan lain daerah yang sah.
Pihaknya berpendapat Balikpapan sebagai kawasan IKN, maka rancangan APBD 2025 harus memiliki keselarasan dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian fokus dalam percepatan peningkatan pelayanan.
“Baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketersediaan air bersih, penanganan banjir,” katanya. Lalu pertumbuhan ekonomi, layanan internet, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan.
“Pengentasan pengangguran dalam penyediaan tenaga kerja dan program lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan,” sebutnya. Fraksi PDIP berharap Pemkot Balikpapan dalam penggunaan APBD dilakukan secara bijaksana dan proporsional.
Seperti belanja daerah untuk sektor pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur maksimal 40 persen, dan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari APBD secara langsung.
“Kami menyarankan agar OPD bisa mengambil orientasi program yang bisa berdampak pada peningkatan PAD pada tahun berikutnya,” imbuhnya. Serta memberikan peningkatan nilai tambah sosial kepada masyarakat.
Terutama belanja daerah sebaiknya Pemkot Balikpapan cermat dan hati-hati dalam menggunakan anggaran. “Transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (din42)
