PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kondisi penataan papan iklan menjadi perhatian Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat. Beberapa saran untuk penataan papan iklan ini disampaikan kepada Pemkot Balikpapan.
Ketua Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat Halili Adi Negara mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Balikpapan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan perizinan papan iklan dan izin usaha. Ini untuk menciptakan perizinan yang tertata, transparan, dan adil.
“Evaluasi perizinan ini memuat penataan lokasi pemasangan dan pengawasan ketat sesuai regulasi,” sebutnya. Kemudian perizinan minimarket, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah juga memperhatikan perlindungan usaha kecil baik individu atau kelompok masyarakat sekitar.
Selanjutnya perizinan pemasangan tiang wifi yang tidak teratur. Menurutnya membuat ketidaknyamanan dan mengganggu estetika kota. “Kami mengimbau Pemkot Balikpapan melakukan peninjauan dan pembahasan perizinan,” tuturnya.
Bahkan jika perlu tidak ada lagi izin baru untuk melakukan penataan struktur kabel yang lebih tertata hingga pengawasan tiang eksisting. Selain itu Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat menyoroti banjir di Kelurahan Gunung Samarinda yang belum tertangani.
Dia berharap Pemkot Balikpapan mengambil langkah serius terhadap solusi untuk kawasan banjir. “Soal pembangunan infrastruktur, kami menilai perlu meningkatkan pengawasan pembangunan dilakukan menyeluruh,” imbuhnya.
Mulai dari perencanaan, kualitas pekerjaan, waktu, dan sebagainya. Terutama pengawasan ketat fokus pada kualitas untuk menghasilkan infrastruktur yang baik. “Hal ini memastikan anggaran yang dilakukan bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” sebutnya.
Pihaknya mengingatkan agar OPD yang terlibat langsung dalam pelayanan publik untuk lebih responsif dalam menjalankan tugas. Seperti OPD sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan hidup, kecamatan hingga kelurahan diharapkan tidak mempersulit masyarakat.
“Fraksi kami menekankan pelayanan publik harus didukung dengan fasilitas memadai dan sumber daya manusia yang paham agar bisa memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” bebernya.
Apabila APBD 2025 telah melalui pengesahan, pihaknya berharap OPD segera memulai program kerja. “Namun tetap harus transparan, akuntabel, konsisten dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (din45)
