PROKAL.CO, BALIKPAPAN– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menodorong penerapan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 tahun 2023 tentang pengelolaan air hujan di Kota Beriman. Gerakan atau inovasi Panen Air Hujan diharapkan bisa membantu mengatasi keterbatasan sumber air baku di kota ini.
Program ini telah diterapkan di sejumlah lokasi, terutama di Kelurahan Lamaru, dan menjadi bagian dari Program Kampung Iklim (Proklim) yang dinilai strategis untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal itu disebutkan Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana.
Ia menjelaskan bahwa PAH dirancang untuk memanfaatkan air hujan sebagai cadangan air, baik di tingkat individu maupun komunitas. "Balikpapan memiliki tantangan besar terkait ketersediaan air baku. Dengan inovasi ini, masyarakat bisa memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak hanya bergantung pada distribusi PDAM," ujar Dirman.
Sebagai langkah awal, DLH Balikpapan telah menerapkan PAH di Kantor DLH sebagai proyek percontohan. Ia menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program ini. "Tahun depan kami harap bantuan berupa 100 tandon dari Dinas Kehutanan bisa direalisasikan untuk satu kelurahan di Balikpapan. Kami telah mendata lokasi, dan rencananya akan dimulai dari Kelurahan Lamaru," jelasnya.
Namun, program ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sudirman mendorong masyarakat untuk berinisiatif membuat tempat cadangan air di lingkungan masing-masing. "Warga bisa menggunakan tandon di atas tanah atau *ground tank* di bawah tanah. Pola seperti ini sebenarnya sudah diterapkan sebagian masyarakat, tinggal kita kembangkan lagi," tambahnya.
Bagi masyarakat yang kesulitan secara finansial, DLH akan berupaya mencari dukungan melalui bantuan pemerintah provinsi atau program CSR. "Kami prioritaskan wilayah yang pendapatannya rendah atau kesulitan air. Untuk itu, kami juga akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak," tegas Sudirman.
Sosialisasi PAH telah dilakukan melalui berbagai pertemuan di tingkat kelurahan, khususnya dalam rangka penilaian *Proklim*. DLH menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. "Minimal beberapa persen warga di satu wilayah harus memanfaatkan air hujan untuk bisa memenuhi standar kampung iklim. Air hujan ini tidak boleh terbuang percuma, tapi harus dimanfaatkan," katanya.
Untuk mengintegrasikan program ini dengan inisiatif lingkungan lainnya, DLH bekerja sama dengan Perusahaan Terbatas Mitra Balikpapan (PTMB). "Sinkronisasi antara DLH dan PTMB ini akan memastikan program PAH tidak hanya bermanfaat bagi warga, tapi juga mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan," katanya.
Dengan program ini, DLH berharap masyarakat Balikpapan lebih siap menghadapi tantangan keterbatasan air dan menjadikan PAH sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari yang ramah lingkungan.
