SUARA keprihatinan dari kampus terhadap situasi demokrasi di Tanah Air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, Jumat (2/2) giliran Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin yang melontarkannya.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyampaikan ajakan untuk memulihkan kondisi demokrasi. Puluhan guru besar itu membacakan seruan kebangsaan bertajuk Genderang UI Bertalu Kembali di kampus mereka di Depok (2/2). ’’Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa, serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” kata Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo.
Baca Juga: Pemilih Muda Pertimbangkan Visi-Misi dalam Memilih
Dalam tataran pembangunan, pihaknya juga menilai banyak yang keluar dari ketentuan. Pembangunan, lanjutnya, dilakukan tanpa ada akal budi dan di bawah kendali nafsu. ’’Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang-orang, flora dan fauna, serta keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita. Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa Indonesia,” terangnya.
Mereka juga melihat adanya paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024. DGB UI mengajak semua pihak untuk bersama melawan penindasan berbentuk ancaman kebebasan berekspresi. ’’Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon,” katanya.
Dia juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara. Sekaligus penghitungannya di wilayah masing-masing. Dari Padang, Sumatra Barat, sekitar 100 civitas academica Universitas Andalas (Unand) menyuarakan aspirasi mereka lewat Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall Unand.
Tak sekadar berbicara, juga diutarakan berbentuk puisi bentuk protes terhadap sepak terjang Presiden Joko Widodo yang dinilai terlalu dalam mencemplungkan diri dalam dinamika Pilpres dan Pemilu 2024. ’’Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,” ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Unand Prof Ir Rudi Febriamansyah dalam orasinya.
Dr Hary Efendi, salah seorang penggagas kegiatan, menambahkan, kegiatan tersebut wujud keprihatinan terkait dengan kondisi Indonesia yang saat ini dianggap tidak baik-baik saja. ’’Turunnya kampus-kampus di pelosok negeri kita tentu sebagai bukti bahwasanya kita memiliki sinyal yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehingga kami turun ke jalan hari ini menyatakan sikap dan mudah-mudahan didengar oleh pemangku kekuasaan hari ini,” katanya. (bry/lum/mia/y/c17/ttg/jpg/riz/k16)
