TENGGARONG–Keterlibatan perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di dunia politik masih sangat minim. Teratur dalam undang-undang, keterlibatan perempuan di dunia politik memiliki angka minimal 30 persen. Sedangkan, di Kukar masih mencapai 14 persen, dengan tujuh perempuan yang duduk di DPRD Kukar. Menandakan bahwa politikus perempuan di Kukar masih sangat kurang.
Pemkab Kukar terus mendorong keterlibatan perempuan di legislatif. Guna mewujudkan kesetaraan gender, bukan hanya di kehidupan sehari-hari, namun juga di dunia politik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti terus mendorong kesetaraan ini.
Baca Juga: Cegah Praktik Korupsi di Pemilu 2024, KPK Kaji Seluruh Pendanaan Negara
"Memang sudah diatur didalam undang-undang, namun di lapangan pun keberadaan perempuan di dunia politik memang sangat dibutuhkan," ungkap Rinda, belum lama ini.
Rinda turut mengungkapkan pentingnya kehadiran perempuan dalam dunia politik. Seperti kebijakan tengkes (stunting). Ribuan perempuan yang mengandung anak saat hamil hingga melahirkan sangat memahami kondisi mereka. Dengan kehadiran perempuan di dunia politik. Rinda yakin perempuan bisa mengusulkan kebijakan-kebijakan maupun kebutuhan yang sangat diperlukan.
Terlebihnya, ada anggaran responsif gender yang dimiliki pemerintah. Rinda mendorong agar penganggaran ini proporsional dengan kebutuhan perempuan, yang lebih banyak ketimbang lelaki. Kehadiran anggaran responsif inilah yang melibatkan perempuan untuk ikut membangun daerah.
“Saya berharap tujuh orang ini akan bertambah pada Pemilu 2024. Sehingga semakin banyak perempuan yang duduk dan mewakili partai politik. Sehingga lebih banyak membuat kegiatan kolaborasi untuk kemajuan perempuan,” pungkas Rinda. (qi/rdh/k8)
