SAMARINDA-KPU Kaltim perlu bekerja keras mendongkrak partisipasi masyarakat (parmas) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) November mendatang. Berkaca pada Pilgub 2018, parmas dalam menentukan siapa orang nomor wahid di Benua Etam, hanya 48,16 persen.
Komisioner KPU Kaltim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan, ada perbedaan signifikan yang membuat persentase parmas pada pemilu serentak selalu lebih tinggi ketimbang pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satunya adanya pemilihan presiden (pilpres) dalam pemilu serentak.
“Pemilih dalam pilpres itu bisa dari mana pun dan bisa mencoblos di mana pun selama memiliki KTP-el selama tersedia surat suara di TPS yang dituju pemilih,” ungkapnya. Lingkup cakupan pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya pun bisa berpengaruh. Pada 2018 silam, lanjut Qayyim, hanya ada dua jenis pemilihan.
Baca Juga: Menguat Duet Sri Juniarsih-Gamalis Jilid Dua, PKS dan PPP Berau Tunggu Pusat
Yakni Pilgub Kaltim dan Pemilihan Bupati Penajam Paser Utara. Saat itu, partisipasi hanya berkisar 48,19 persen. Sementara setahun kemudian, ketika pilpres dan pemilihan legislatif (pileg) 2019, capaian parmas cukup baik. Pilpres menyentuh 75,24 persen, sedangkan pileg sebesar 74,6 persen. Dengan digelar serentaknya 11 jenis pemilihan, dari Pilgub Kaltim dan pemilihan bupati/pemilihan wali kota di 10 kabupaten/kota se-Kaltim, jelas akan cukup berdampak positif pada persentase parmas nantinya.
Antusias memilih memang selalu lebih tinggi saat pilpres yang berskala nasional. Tak sampai di situ, persentase parmas selalu bisa menyentuh atau melebih target yang dipatok lantaran banyaknya peserta pileg yang digelar di waktu bersamaan. ”Banyaknya jumlah peserta memang cukup memengaruhi,” lanjut mantan ketua KPU Paser ini. Lalu, bagaimana dengan fenomena kolom kosong atau peserta tunggal dalam pilkada? Qayyim enggan berandai-andai.
Menurutnya, melorot atau tidaknya parmas belum bisa diukur jika hal itu terjadi nanti. Lantaran banyak penyebab rendahnya partisipasi. “Kami masih menginventarisasi potensi penyebabnya apa saja karena setiap edisi kepemiluan punya perbedaan dalam penanganannya,” akunya
Untuk target di Pilgub Kaltim 2024, KPU Kaltim masih meramu persentase target parmas yang perlu dicapai sembari menunggu penetapan target nasional dari KPU RI. “Pada dasarnya, kami tak bisa memaksa masyarakat harus menggunakan hak pilihnya. KPU bertugas mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pemilihan kepala daerah ini untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan,” jelasnya.
Pada forum terpisah, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris mengaku optimistis tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kaltim November 2024 akan meningkat. "Ini menjadi fokus utama KPU dalam menyukseskan pilkada serentak di Kaltim. Kami tidak bisa sendiri, peran para humas di Kaltim sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan informasi lebih lagi” katanya belum lama ini.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan akademisi, media hingga masyarakat untuk menyebarkan informasi kepemiluan. Penguatan badan ad hoc, mulai dari PPK hingga PPS, juga menjadi fokus utama. Dirinya berharap, Pilkada Kaltim 2024 dapat menjadi pesta demokrasi yang semakin inklusif dan meriah, mencerminkan aspirasi seluruh warga Kaltim. (ryu/riz)
