UJOH BILANG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap tindakan yang ia nilai sebagai upaya merebut kekuasaan secara tidak etis.
Kepada Kaltim Post, bupati dua periode itu mengisyaratkan adanya tanda-tanda bahwa ada pihak yang berusaha meraih kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma dan etika.
"Ya itu ada tanda-tandanya sih, pengen merebut kekuasaan tapi dengan cara yang tidak baik, tidak sesuai norma, tidak sesuai etika. Untuk mencapai kekuasaan itu menzolimi orang lain, melangkahi pimpinan dan sebagainya. Itu ada," ujar Bonifasius usai hadiri malam syukuran HUT RI ke-79 di Alun-alun Ujoh Bilang, Sabtu (17/8).
Ia menekankan, bahwa perilaku yang kurang etis tersebut berpotensi merusak tatanan moral di Tanaa Urip Kerimaan. Tabiat tersebut juga, menurutnya menjadi potensi kemunduran Mahulu bila terpilih. "Itu yang saya sebut itu etika kurang bagus. Bagaimana kita memilih pemimpin kalau moralnya kan nanti merusak Mahulu. Saya berharap kepada masyarakat peka melihat kondisi begitu, jangan kita memilih pemimpin yang moralnya tidak bagus," tegasnya.
Ketika ditanya lebih lanjut, Boni sapaan akrabnya, mengindikasikan bahwa individu yang dimaksud mungkin adalah salah satu calon yang berencana untuk maju dalam pemilihan, meskipun belum ada penetapan resmi dari KPU. "Kita belum tahu ya, karena belum ada penetapan KPU, tapi ada wacana untuk itulah," tambah Bonifasius. Pernyataan ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat mengenai siapa yang dimaksud Boni. Karena ada tiga nama yang masuk dalam bursa Pilkada Mahulu. Yakni Owena Mayangshari yang merupakan putrinya, Yohanes Avun (wakil bupati saat ini) serta mantan ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan.
Sebelumnya diberitakan beredar foto penyerahan map berisi SK oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra Kaltim Ekti Imanuel kepada Novita Bulan dan Arya Fathra Marthin. Namun Boni menegaskan sejauh ini segala keputusan berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. "Saya belum tahu kalau ada rekayasa dari DPD, dari mana kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas dari pusat belum ada (keputusan). Untuk saat ini semua kewenangan pusat, DPP ya, ketua umum dengan sekjennya yang bersurat menandatangani B1 KWK itu," papar Boni.
Dalam kesempatan yang sama, Bonifasius juga menyinggung tentang kemungkinan anaknya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Menurutnya, hal tersebut adalah hak pribadi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk dirinya sebagai orang tua.
" Misalnya anak saya (yang maju), itu kan hak pribadinya dia. Dia mau maju, punya konsep, punya program yang jelas, apa salahnya gitu kan," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa jika anaknya memiliki niat baik dan konsep yang jelas untuk membangun Mahulu menjadi lebih maju, maka tidak ada yang salah dengan pencalonan tersebut.
Boni juga menegaskan bahwa pencalonan yang mungkin dilakukan oleh anaknya adalah keputusan pribadi, bukan atas dorongan atau paksaan dari dirinya.
"Dengan niat baik, kemudian mau membangun Mahulu, membuat lebih maju lagi, menyempurnakan pekerjaan kita yang belum sempurna, menyelesaikan yang belum selesai, melanjutkan yang sudah bagus, tidak ada salahnya. Itu hak asasi, termasuk anak saya kalau mau maju. Tapi tidak ada paksaan dari saya, itu inisiatif sendiri," tandasnya. (*/sya)
