SAMARINDA - Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih menegaskan pihaknya telah menjawab surat somasi dari Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia (MPPI) kepada KPU Kaltim.
"Somasi sudah kami jawab, suratnya sudah kami keluarkan kemarin (per tanggal 21 September). Jawaban itu kami jelaskan tupoksi KPU Provinsi sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan, KPU Provinsi dan KPU Kukar harus netral dalam Pilkada ini," kata Ramaon.
Ramaon juga mengatakan KPU Kaltim sudah supervisi KPU Kukar meminta lebih teliti dalam melakukan baik verifikasi administrasi dan masukan masyarakat.
Langkah selanjutnya oleh KPU Kaltim setelah menjawab somasi, dikatakan Ramaon, pihaknya akan menunggu bagaimana nantinya KPU Kukar melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
"Sampai saat ini, kita tidak tahu KPU Kukar sudah atau belum melakukan penetapan (calon Bupati dan calon Wakil Bupati). Tetapi apapun itu, penetapan itu wewenang KPU Kukar," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia (MPPI) siap melaporkan Ketua KPU Provinsi Kaltim Fahmi Idris ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak memiliki itikad baik terkait pencalonan Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal ini bermula dari tidak diresponnya surat somasi MPPI pada tanggal 5 September 2024, tentang somasi terbuka perihal pembatalan Bupati Kutai Kartanegara yang sudah menjabat dua periode, Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024. (*)
