Pleno terbuka pengundian nomor urut para kandidat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim digelar, Senin (23/9/2024). Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi mendapat nomor urut 1, sementara Rudy Mas'ud-Seno Aji dengan nomor urut 2.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menuturkan, nomor urut yang diundi ini menjadi urutan para paslon yang sudah ditetapkan dalam surat suara di hari pencoblosan nantinya.
Dengan rampungnya pengundian, para paslon bisa bersiap untuk memproses rekening khusus dana kampanye (RKDK) paling lambat 24 September 2024. Di hari itu juga, KPU Kaltim juga menggelar deklarasi pilkada damai di Balikpapan.
Para paslon yang sudah ditetapkan dan memiliki nomor urut bisa mulai menggelar kampanye sepanjang 25 September-23 November 2024. Selepas pengundian, Paslon Isran-Hadi menegaskan optimisme dengan nomor urut yang didapat pasangan yang didukung PDIP, Demokrat, Gelora, Hanura, Perindo, dan Partai Ummat tersebut.
"Thank you so much, kita optimis akan kemenangan ini," ucap Isran didampingi Hadi memberikan sambutan. "We would be a winner," imbuhnya. Saat gilirannya, Hadi berpantun ria menegaskan optimisme seriras. "Banyak sudah pantun yang saya sampaikan, mana hadiahnya, hadiahnya kemenangan Isran-Hadi," katanya.
Sementara itu, Rudy Mas'ud ketika memberikan sambutan dalam pleno terbuka itu mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi sportivitas di Pilgub Kaltim November mendatang.
"Kita semua harus menunjukkan kualitas demokrasi yang baik di Kaltim. Junjung sportivitas agar pilkada berjalan damai," ucapnya. Paslon yang didukung koalisi besar, dari Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP, Nasdem, PSI, PKN, Partai Garuda, Partai Buruh, hingga PBB ini mengusung baris tera terkait pemimpin muda membawa Kaltim lebih baik ke depannya.
Pasangannya, Seno Aji menegaskan keduanya mengusung program kerja bertajuk gratispol untuk kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan.
Mungkin, kata dia, ada yang tak percaya dan mengganggap program gratispol yang coba keduanya tawarkan ke masyarakat tak masuk akal. "Yang tidak masuk akal itu tidak menggunakan anggaran daerah untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya. (*)
