Baru-baru ini beredar tangkapan layar penawaran politik uang yang diduga dilakukan oleh salah satu tim pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Selasa (15/10/2024).
Dalam tangkapan layar yang diterima Radar Banjarmasin, diduga salah satu tim paslon nampak menawarkan janji insentif sebesar Rp500 ribu kepada anggota KPPS di salah satu kelurahan dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Baca Juga: Dugaan Kampanye Hitam di Tarakan Diteruskan ke Polres
Menyikapi hal itu, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Landasan Ulin, Muhammad Novriandy menyebut sudah menerima informasi awal dugaan money politics tersebut. Saat ini Panwascam Landasan Ulin mengaku tengah memproses penelurusan terkait dengan pesan terusan tangkapan layar tersebut.
"Untuk saat ini Panwascam sedang dalam proses penelusuran terkait capture-an yang beredar," ujar Novriandy. Saat ini kata Novriandy, Panwascam Landasan Ulin juga membentuk tim dan menyebar ke lokasi yang telah ditentukan.
"Panwascam Landasan Ulin sempat menindaklanjuti kabar tersebut dengan mendatangi lokasi yang diduga akan terjadi praktek money politic pada Senin (14/10/2024) sekitar pukul 17.00 Wita. Namun, dalam penelusuran ke lokasi, anggota Panwascam tidak mendapati adanya praktek dugaan pelanggaran politik uang," sebutnya.
Di sisi lain, sebagai upaya pencegahan, Komisioner Panwascam Landasan Ulin Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Ali Rosul mengatakan pihaknya juga telah berkordinasi dengan PPS di kelurahan setempat.
"Kita juga sudah berkordinasi dengan PPS untuk segera melaporkan apabila didapati informasi atas dugaan terjadinya politik uang di wilayah setempat," ujar Ali. Bersama jajaran panitia pengawas, Ali mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian menindaklanjuti informasi awal tersebut.
Ali juga mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah dan tim pendukungnya untuk berkompetisi secara sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
"Hindari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, karena kita semua mengharapkan Pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar dan demokratis,"pungkasnya. (*)
