SAMARINDA - Saling serang dan kritik terjadi lebih banyak dari sebelumnya Debat Publik Kedua Pilkada Kaltim, diselenggarakan KPU, Minggu 3 November 2024. Hadi Mulyadi calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 1 pada sesi akhir debat menyoal pergantian Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim yang sebelumnya dijabat Makmur HAPK.
Makmur HAPK menjabat Ketua DPRD Kaltim memperoleh suara tertinggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur dan Berau sebesar 38.211 suara. Namun, ditengah jalan ia diganti, menurut Hadi, karena Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas'ud tak lain adik kandung dari Hasanuddin Mas'ud.
"Karena kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang diingatkan itu satu hal, bebas dari KKN. Kalau Pak Seno, nggak ada masalah. Yang masalah itu konstituen dari mereka Bontang Kutai Timur dan Berau, karena Bapak Makmur dengan 38,211 suara digantikan Ketua Golkar Kaltim. Yang menggantikan itu kakak kandungnya, kak Hasanuddin Mas'ud. Yang tandatangani surat, membuat Rudy Mas'ud. Ini fakta," jelas Hadi.
Sebelumnya, Isran Noor sebagai petahana calon Gubernur juga mengungkit kasus korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wah Isran tak menyebut nama Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) merupakan adik calon Gubernur Rudy Mas'ud.
"Alhamdulillah, selama saya lima tahun jadi Gubernur dan pak Hadi Wakil Gubernur, tidak terjadi tangkap tangan KPK. Kecuali di mana itu. Di PPU ya. Aku lupa siapa ya namanya. Ingat kah. Itu aja," kata Isran bertanya ke Hadi Mulyadi.
Isran mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan panelis terkait Kaltim masih rawan korupsi terutama izin tambang dan sawit serta politik titip menitip tim sukses dan kader partai politik di Perusda.
Rudy Mas'ud pun sempat membalas Isran dengan menyoal kasus korupsi melibatkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim yang telah dihukum. Namun, Isran pun menjelaskan bahwa Kepala Dinas tersebut tidak terbukti dan adapun kasus korupsi di PPU, terbukti.
Debat Publik Kedua Pilkada Kaltim, Rudy Mas'ud-Seno Aji menyampaikan visi misinya bahwa bila memimpin Kaltim akan meluncurkan sebuah aplikasi SAKTI (Satu Akses untuk Kalimantan Timur) yang membuat masyarakat melaporkan setiap keluhan dan kejadian bencana kepada pemerintah tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit belit.
Sedangkan, Isran Noor-Hadi Mulyadi menyampaikan visi misi Kaltim Berdaulat untuk Semua berarti pemerintah provinsi memiliki kemandirian menjalankan kewenangannya untuk optimalkan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta didukung kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah dan ketahanan sosial ekonomi yang tangguh. (*)
