Kunjungan kerja Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ke Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) pada Senin (13/1) lalu, menuai berbagai kontroversi. Sebab, dalam kunjungan ini Akmal turut mengajak Rudy Mas'ud yang notabene belum resmi menjadi Gubernur Kaltim terpilih hasil Pilkada serentak November lalu.
Hal ini jelas menuai pertanyaan publik, apakah selama ini pemerintah provinsi, dalam hal ini PJ Gubernur Kaltim berpihak pada salah satu calon gubernur atau tidak. Alasannya, dalam kunjungan itu hanya satu paslon saja yang diajak.
Menjawab hal ini, secara tegas Akmal menyebut tidak hanya Rudy Mas'ud saja yang diajak. Paslon nomor urut 01, Isran Noor dan Hadi Mulyadi juga turut diajaknya untuk ikut kunjungan kerja.
Baca Juga: Setelah 15 Bulan Perang, Israel dan Hamas Sepakat Gencatan Senjata di Gaza
"Keempatnya saya undang untuk saling memberikan masukan tentang terkait masa depan Kaltim. Namun yang bisa hadir cuma dua orang,” ucap Akmal Malik. Dikonfirmasi terkait undangan itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim, Syarifah Alawiyah membenarkan adanya undangan yang dilayangkan kepada keempat calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
"Ia, sudah disampaikan. Saya langsung yang menyampaikan," ucapnya. Yuyun, sapaannya mengungkap, bahwa dalam undangan yang diberikan hanya berupa nama. Tidak ada jabatan ataupun status untuk keempat orang tersebut.
"Cuma nama saja. Undangan dikirimkan langsung," tegasnya. Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah mengaku heran dengan sikap yang diambil Akmal Malik.
"Kalau Rudy Mas'ud ikut kapasitas dia apa. Dia kan bukan Gubernur. Belum dilantik. Kalaupun melibatkan tokoh masyarakat juga tidak tepat, karena inikan kunjungan kerja Pj gubernur," ucapnya.
Castro menegaskan bahwa ketika Akmal melibatkan Rudy Mas'ud hal ini tidak bisa dikatakan kapasitasnya jelas. "Kalau tokoh masyarakat kenapa tidak orang lain," bebernya.
Dirinya menyebut memang sudah seharusnya keempat orang yang berkompetisi diajak semua agar ada keadilan. Bahkan semua stakeholder seperti TNI dan Polri, KPU dan Bawaslu harus diajak.
"Kalau kesannya ini pemilu damai semua harus diajak," tegasnya. Selain itu, Castro menilai jika Isran Noor tidak mau datang tidak semestinya kegiatan hanya berjalan bersama Rudy Mas'ud. Seharusnya PJ Gubernur, bisa memberikan waktu yang tepat agar semua pihak bisa ikut bersamaan.
"Kalau kesannya cuma Rudy meski Isran tidak mau itu jelas membuat publik melihat bahwa Akmal mendeklarasikan dukungan terbuka kepada Rudy Mas'ud, padahal dia kan bukan siapa-siapa," pungkasnya. (mrf/nha)
