Munculnya kebijakan efisiensi anggaran 2025 membuat banyaknya pertanyaan publik terhadap realisasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Terpilih Rudy Mas’ud – Seno Aji.
Lantas bagaimana efeknya terhadap keberlanjutan program andalan Gratispol yang jadi jargon fenomenal hingga meyakinkan rakyat Kaltim hingga membuat Rudy-Seno memenangi kontestasi Pilgub 2024?
Juru Bicara Gubernur dan Wagub Terpilih Sudarno menegaskan, program Gratispol akan tetap menjadi prioritas pertama setelah Rudy-Seno dilantik.
Baca Juga: Lahan Parkir Pasar Segiri Siap Digunakan, Tapi Tunggu Ini...
Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih yang diketuai Rusmadi Wongso disebutnya tengah berupaya mewujudkan sejumlah program yang sudah disusun untuk diwujudkan.
“Yang pertama komitmen Rudy-Seno dalam program Gratispol tahun 2025 adalah pendidikan. Di mana secara bertahap akan direalisasikan untuk SPP gratis ke siswa SMA/SMK/MA. Baik negeri dan swasta,” ungkap Sudarno kepada Kaltim Post, Sabtu (15/2).
Selanjutnya, dilaksanakan pembagian seragam gratis yang menyasar siswa baru SMA/SMK/MA. Pembagian itu akan dilakukan secara bertahap. Kemudian Gratispol untuk untuk marbot atau penjaga/pengurus rumah ibadah juga akan dilakukan bertahap tahun ini.
Bertahap itu, kata Sudarno, akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan anggaran dari Rudy-Seno.
Mengingat, untuk APBD 2025 yang telah diketuk palu merupakan kebijakan antara DPRD Kaltim periode sebelumnya dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
“Tim transisi hingga saat ini masih terus menjadi pembahasan intensif. Di tengah adanya rasionalisasi anggaran, termasuk akselerasi anggaran juga tengah dibahas. Antara tim transisi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kaltim. Atas arahan Gubernur-Wagub Rudy-Seno dan didukung penuh oleh Pj Gubernur Akmal Malik,” sebutnya.
Mantan anggota DPRD Kaltim itu menegaskan, tersedianya anggaran untuk program Gratispol pendidikan dan marbot tersebut tidak akan menyentuh pada tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN).
“Dari mana posnya, itu masih dibahas intensif. Yang jelas tidak mengganggu apa yang menjadi hak pegawai negeri. Saya pastikan, Rudy-Seno di tengah rasionalisasi ini tetap mewujudkan Gratispol. Karena ini sudah jadi komitmen gubernur-wakil gubernur,” tegas Sudarno. (rd)
