TENGGARONG - Perhelatan Pemungutan Suara (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan tiba dalam hitungan 12 hari. Jelang PSU tanggal 19 April nanti, momen bersejarah bagi Kukar ini akan melaksanakan debat terbuka bagi ketiga pasangan calon (Paslon), Rabu (9/4) besok.
Dipusatkan di Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar telah menetapkan tema terhadap debat terbuka ini. Yakni Tata Kelola Dan Kepemimpinan Profesional Dalam Mewujudkan Kutai Kartanegara Yang Sejahtera.
Baca Juga: Logistik PSU Banjarbaru Mulai Disiapkan, Surat Suara Sudah Tiba
Komisioner KPU Kukar Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Muchammad Amin mengatakan, debat kandidat ini dibatasi pengunjungnya. Yakni 50 orang per paslon, dan dilaksanakan dari pukul 20.00 WITA hingga selesai.
"Tema ini sudah kami tetapkan bersama tim perumus yang tergabung dari akademis hingga profesional. Untuk moderator juga kami datangkan dari luar," jelas Amin, Selasa (8/4).
Dalam tema ini, juga terdapat sub tema yang meliputi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, e-government (pelayanan publik berbasis digital, infrastruktur, akselerasi dan sinergi pembangunan, serta keberagaman.
Debat kandidat ini menjadi momentum pertama para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kukar bertemu. Yakni Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai nomor urut 01. Dengan partai pengusung dari PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh serta Partai Ummat.
Diikuti dengan paslon nomor urut 02, Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Jaiz. Yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Serta paslon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi. Yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Yakni Partai Golkar, Gerindra, PKB, PKS dan Nasdem yang memiliki kursi di DPRD Kukar. Serta PPP, PBB, PSI, Partai Perindo, Hanura dan Prima.
Tanggal 19 April akan menjadi momen bersejarah dalam dunia demokrasi di Kukar. Adanya debat ini akan menentukan pilihan masyarakat terhadap kepala daerah yang memimpin mereka selama lima tahun kedepan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. (moe)
