PROKAL.CO, Gelombang protes terhadap pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 terus bergulir.
Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum, pemantau pemilu, akademisi, hingga masyarakat umum.
Mereka menyuarakan kekecewaan atas proses pemilu yang dinilai mencederai hak demokrasi warga Banjarbaru.
Salah satu pihak yang aktif menyuarakan protes adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Mereka menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru pada 26 November lalu.
Aksi ini menggambarkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilwali yang dianggap tidak adil.
Hari ini, protes serupa kembali terjadi. Aliansi Masyarakat Banjarbaru Peduli Demokrasi menggelar demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Sekretariat DPRD dan KPU Kota Banjarbaru.
Koordinator aksi, Rachmadi, menyatakan bahwa gerakan ini adalah upaya nyata untuk menuntut keadilan.
“Ini murni gerakan masyarakat yang ingin menyelamatkan wajah demokrasi di Banjarbaru. Hak demokrasi kami telah dirampas, dan sekarang saatnya bersuara,” tegasnya pada Minggu malam (1/12).
Rachmadi memprediksi jumlah massa akan melebihi estimasi awal yang hanya 100-500 orang, karena antusiasme warga dari lima kecamatan cukup tinggi.
Ia juga menegaskan bahwa protes ini tidak didasari oleh kepentingan politik tertentu, tetapi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang dianggap bermasalah.
Tanggapan Akademisi
Gerakan protes ini dinilai wajar oleh Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia Pengda Kalsel, Ir. Achmad Rafieq.
Menurutnya, protes mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap jalannya Pilkada di Banjarbaru.
“Masyarakat merasa demokrasi di kota ini telah dirusak dengan cara yang mencolok,” ujarnya. Ia mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan cara yang cerdas dan damai dalam menyampaikan aspirasi.
Rafieq juga mengapresiasi kedewasaan warga Banjarbaru dalam berdemokrasi. Sebagai akademisi yang lama tinggal di Banjarbaru, ia menyebut karakter masyarakat di kota ini cukup cerdas dan tetap menjunjung tinggi hukum serta ketertiban sosial.
“Ini bukan sekadar tentang pasangan calon tertentu. Protes ini adalah ungkapan bahwa masyarakat menolak ketidakadilan dan tidak bisa dibeli dengan uang,” tambahnya.
Rafieq berharap aksi-aksi serupa dapat terus memperjuangkan keadilan, namun tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku. “Perjuangkan keadilan demokrasi, tetapi jangan sampai keluar dari jalur hukum,” pesannya.
Editor : Indra Zakaria