Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan anggaran Rp15.000 per anak untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini mencakup biaya bahan pangan serta operasional program di daerah tertentu.
Semula, standar anggaran untuk bahan pangan ditetapkan Rp10.000 per anak. Namun, karena adanya perbedaan harga bahan pangan di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa, BGN menaikkan alokasinya menjadi Rp15.000 per anak.
"Bahan pangan harus memiliki bukti pembelian senilai Rp10.000. Kemudian, BGN akan menambahkan anggaran hingga Rp15.000 per anak," ujar Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam rapat koordinasi MBG bersama Pemprov Kaltim, Senin (10/2).
Baca Juga: Kejati Kaltim Kembali Tahan 1 Tersangka Terkait Korupsi Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera
Tambahan Rp5.000 dalam anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar tenaga kerja, listrik, air, gas, serta biaya operasional lainnya. Dalam satu satuan pelayanan, akan ada 47 orang yang menjalankan program ini.
Tigor menjelaskan bahwa harga bahan pangan di Kalimantan umumnya lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa, sehingga perlu ada fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. "Di Kalimantan, harga bahan pangan bisa mencapai Rp12.000 per anak. Oleh karena itu, harus ada bukti pembelian agar bisa dilakukan penyesuaian," ungkapnya.
BGN juga menegaskan bahwa pemberian susu dalam program MBG tidak bersifat wajib. Keputusan ini disesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal dan anggaran yang ada.
"Pada dasarnya, susu tidak mandatori. Tapi, jika bisa dimasukkan dalam anggaran Rp10.000 dan tersedia secara lokal, maka dapat diberikan," jelasnya.
BGN memberikan fleksibilitas kepada satuan pelayanan untuk menentukan menu makanan. Jika harga susu terlalu tinggi, alternatif lain seperti telur atau sumber protein lainnya bisa digunakan.
Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, bahan pangan sebisa mungkin diambil dari sumber lokal agar lebih terjangkau.
"Jika bahan pangan harus didatangkan dari luar, biayanya akan lebih tinggi. Maka, penyesuaian dengan kondisi daerah menjadi sangat penting," ujarnya.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan bahwa kebijakan ini tetap mengutamakan kecukupan gizi anak-anak. Menurutnya, jika susu tidak tersedia, sumber protein lain dapat menjadi alternatif.
"Yang penting anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup. Kalau tidak ada susu, bisa diganti dengan bahan lain yang setara," katanya.
Akmal juga melihat program ini sebagai peluang untuk meningkatkan produksi susu lokal. Jika ada peternak yang mampu memasok dengan harga terjangkau, maka dapat menjadi solusi dalam pengadaan bahan pangan program MBG.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak agar program ini berjalan efektif.
