Pada Rabu (9/4) lalu Pertamina dan DPRD Kaltim sepakat melakukan pemeriksaan terkait maraknya kendaraan yang rusak akibat diduga BBM oplosan yang diduga beredar di masyarakat. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyebut akan bertanggung jawab dengan mendirikan bengkel gratis bagi warga yang terdampak usai rapat tersebut.
Kesepakatan yang tertulis di berita acara (BA) dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) menyatakan bahwa pelayanan bengkel oleh Pertamina kepada masyarakat yang terdampak terhitung mulai hari Rabu 9 April. Namun nyatanya nyaris satu pekan hal ini tak kunjung terjadi, meskipun kendaraan warga yang rusak akibat mengisi BBM di SPBU terus bertambah.
Baca Juga: Wagub Minta Pertamina Bertanggungjawab, Para Ojol Butuh Tindakan Nyata
Baca Juga: Penjarahan Hutan Milik Unmul, Aktivis Tuding Lambatnya Penindakan Hukum Jadi Penyebab
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Edi Mangun mengungkapkan, pihaknya belum mengeluarkan panduan terkait dengan perbaikan kendaraan rusak yang diduga akibat BBM oplosan.
Edi menegaskan, meski belum ada panduan, Pertamina berkomitmen bersama DPRD Kaltim untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang terdampak akibat dugaan pengisian BBM dari SPBU Pertamina.
“Kami belum mengeluarkan panduan terkait perbaikan kendaraan yang diduga akibat BBM oplosan. Tapi kami berkomitmen bersama DPRD Kaltim pada 9 April 2025 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Untuk melakukan perbaikan kendaraan bermotor yang terdampak dari pengisian BBM dari SPBU Pertamina,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menyebutkan, bahwa Pertamina harus melakukan pemeriksaan dan perbaikan per tanggal 9 April 2025 pada saat keputusan dan ketok palu dilakukan. “Ketika sudah ketok palu maka aturan itu sudah berlaku, dan mereka (Pertamina) harus menyampaikan soal bengkel pemeriksaan dan perbaikan ini,” tegasnya.
Sabaruddin meminta kepada masyarakat yang terdampak agar membawa bukti struk pembelian BBM dari SPBU untuk menjadi bukti mengisi dari Pertamina, kemudian diharapkan warga tidak melakukan pemeriksaan kendaraanya yang kerusakannya bukan karena BBM.
Keluhan warga terkait kerusakan massal sepeda motor akibat dugaan BBM bermasalah terus meluas. Gejala yang sama dirasakan banyak pengguna, mulai dari motor brebet, susah dinyalakan, hingga mogok total.
Kondisi ini membuat keresahan publik melonjak, terutama setelah diketahui kendaraan relawan yang biasa digunakan untuk kegiatan sosial pun ikut terdampak. Saat ini Pemkot Samarinda telah telah mengambil sejumlah langkah untuk meredakan keluhan masyarakat, salah satunya dengan menyiapkan skema bantuan bagi warga terdampak.
Tak sampai disitu saja, tim yang menginvestigasi untuk mengambil contoh BBM di lapangan juga telah diturunkan, untuk kemudian diuji secara ilmiah dengan lembaga independen yang terdiri dari ahli kimia analisis, pakar mesin, hingga teknisi bengkel.
Sampel BBM diambil dari berbagai sumber mulai SPBU, pom mini, hingga bengkel, baik resmi maupun tidak resmi.
“Kami tidak mau berspekulasi. Kami serahkan kepada para ahli yang punya otoritas dan kapasitas di bidang ini. Masyarakat sudah cukup dirugikan, jadi kesimpulan nanti harus ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Andi Harun.
