JAKARTA – Kegagalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mengoptimalkan dana publik semakin diperkuat oleh data resmi dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, per 1 November 2025, realisasi belanja APBD Kaltim baru mencapai 56,94 persen, meninggalkan sekitar Rp9 triliun dana yang belum digunakan.
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp20,9 triliun, Pemprov Kaltim baru merealisasikan belanja sebesar Rp11,9 triliun. Artinya, 43 persen dana publik atau sekitar Rp9 triliun masih mengendap, sementara waktu efektif penggunaan anggaran tersisa kurang dari dua bulan sebelum penutupan anggaran pada 25 Desember 2025.
Baca Juga: Ditegur Kemenkeu, Pemprov Kaltim Bantah Sengaja Menahan Dana
Belanja Modal Jadi Sorotan Utama
Penyerapan yang paling rendah terjadi pada pos Belanja Modal, yang merupakan penopang utama pembangunan fisik dan infrastruktur daerah.
Adapun secara keseluruhan, realisasi belanja per pos hingga 1 November 2025 adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai: Rp2,4 triliun dari Rp3,7 triliun (66,36 persen).
Belanja Barang dan Jasa: Rp2,68 triliun dari Rp4,91 triliun (54,54 persen).
Belanja Modal: Rp1,68 triliun dari Rp4,6 triliun (36,19 persen).
Belanja Lain-lain: Rp5,1 triliun dari Rp7,61 triliun (67,17 persen).
Bantuan Keuangan: Rp1,6 triliun dari Rp2 triliun (78,61 persen).
Hibah: Rp506 miliar dari Rp695 miliar (72,75 persen).
Bantuan Sosial: Rp22 miliar dari Rp27 miliar (81,74 persen).
Belanja Subsidi dan Belanja Tidak Terduga dilaporkan belum terealisasi sama sekali sepanjang tahun ini.
