Baca Juga: Pengamat Ekonomi Unmul: Teguran Kemenkeu Tepat, Dana Publik Harus Diputar
Evaluasi Perencanaan dan Dampak Sosial
Rendahnya penyerapan APBD Kaltim ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah. Keterlambatan tender, pergeseran prioritas, serta belum siapnya proyek fisik seringkali menjadi penyebab utama lambannya serapan anggaran.
Dana publik yang terlalu lama mengendap di perbankan tidak hanya menahan laju pembangunan, tetapi secara langsung memperlambat perputaran ekonomi lokal. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena manfaat APBD, terutama dalam bentuk infrastruktur dan stimulus ekonomi, belum benar-benar terasa."Uang rakyat seharusnya bergerak untuk rakyat, bukan berhenti di rekening pemerintah," demikian penutup dari laporan DJPK Kemenkeu. (mrf/beb)
