Rencana pembangunan coastal road di Balikpapan mendapat perhatian khusus karena pendekatannya yang menghindari reklamasi laut. Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, S.Sos., M.E., menegaskan bahwa proyek yang diestimasikan senilai Rp 8 triliun ini diputuskan tanpa melibatkan reklamasi guna menjaga kelestarian lingkungan laut.
“Reklamasi laut memiliki dampak ekologis yang signifikan. Karena itu, kami memilih coastal road yang tidak membutuhkan pengurukan atau perubahan lanskap laut,” ungkap Abdulloh.
Baca Juga: Kampus Kelola Tambang Jadi Kontroversi, Dua Universitas di Samarinda Sikapi dengan Hati-Hati
Abdulloh menjelaskan bahwa reklamasi laut sering kali mengganggu ekosistem dan keanekaragaman hayati. Reklamasi dapat menghancurkan habitat alami, mengurangi populasi biota laut, serta memengaruhi pola hidrodinamika dan sedimentasi.
“Perubahan pada pergerakan air dan rezim pasang surut akibat reklamasi dapat melemahkan kapasitas lingkungan laut untuk bertahan. Ini adalah risiko besar yang harus dihindari,” tambahnya.
Selain itu, reklamasi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti berkurangnya area wisata, perubahan lanskap alami, serta potensi konflik dengan masyarakat pesisir. “Ekosistem laut adalah aset penting yang harus kita lindungi, terutama untuk kota pesisir seperti Balikpapan,” tegas Abdulloh.
Alternatif Ramah Lingkungan: Coastal Road
Sebagai solusi, proyek coastal road dipilih untuk menjawab kebutuhan infrastruktur tanpa mengorbankan lingkungan. Jalan tol laut atau jembatan layang akan dibangun dari Pantai Monpera hingga Bandara Sepinggan, kemudian tersambung ke jalan tol Manggar.
“Coastal road adalah alternatif yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Ini adalah solusi ideal bagi wilayah pesisir seperti Balikpapan,” jelas Abdulloh.
Keputusan untuk tidak melakukan reklamasi laut dinilai dapat menghindari dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Abdulloh menambahkan bahwa upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam.
“Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keseimbangan lingkungan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang,” ujarnya.
Kolaborasi Melalui Kemitraan Publik-Swasta
Pembangunan coastal road akan didanai melalui skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership atau PPP). Skema ini memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membagi risiko sekaligus memastikan efisiensi pelaksanaan proyek.
“Dengan pendekatan ini, kami memastikan proyek dapat berjalan sesuai rencana tanpa membebani keuangan daerah,” kata Abdulloh.
Proyek coastal road di Balikpapan diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem laut. Dengan menghindari reklamasi, pemerintah menunjukkan komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan.
