Kementerian di bidang agraria/pertanahan, lembaga di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, serta kepolisian daerah, dan kejaksaan tinggi.
“Jadi tanah masyarakat, bisa dibayarkan dengan tanah tumbuhnya. Sama perlakuannya dengan pengadaan tanah, tapi bukan pengadaan tanah. Kenapa bukan pengadaan tanah? karena ADP itu tanah kami. Dan kami enggak mungkin bayar milik sendiri. Kalau pakai aturan kemarin, mungkin tidak pas untuk masyarakat. Tidak pas juga buat negara,” kata Alimuddin.
Dia juga menceritakan persoalan terkait lahan ini muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan lahan seluas 2.086 hektare “tidak ada punya” di wilayah IKN.
Kemudian data tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dan selanjutnya Kemenkeu menerbitkan Surat Keputusan (SK) bahwa lahan yang ada di wilayah IKN diberikan kepada Otorita IKN. Dan Alimuddin mengaku kaget dengan keputusan ini.
“Kami kaget kok titik koordinat ini masuk ke kami. Ini kan masuk kampung Paser. Kampung ini dan itu. Dan lain-lain,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam paser Utara (PPU) ini melanjutkan pihaknya langsung menyusun rumusan kebijakan. Berdasarkan hasil kajian dari akademisi, profesional, dan birokrat yang tergabung di Otorita IKN, menyampaikan usulan kebijakan.
Terkait dengan pengadaan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat di wilayah IKN. Karena lahan yang menjadi ADP Otorita IKN itu, telah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat selama puluhan tahun. Dan tidak mungkin secara serta merta menyuruh masyarakat untuk keluar.
“Coba bayangkan kalau ibu kita di situ. Itu orang tua kita. Oleh karenanya dengan regulasi yang ada, PP 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, itu tidak bisa dibayarkan. Karena itu milik kami. Aset kami. Padahal kami enggak mau itu jadi aset kami, karena ada orangnya,” papar Alimuddin.
Pertimbangan lainnya adalah Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan atau PDSK yang dinilai tidak adil. Karena pemerintah hanya mengganti tanam tumbuh dan bangunan milik warga. Sementara tanahnya tidak diganti.
Padahal yang jadi persoalan adalah penggantian tanah yang sudah lama dikuasai oleh warga di wilayah IKN itu. Di mana, ada beberapa pilihan penggantian yang diatur dalam Perpres 75 Tahun 2024. Pertama diganti dengan uang.
Yang kedua pemukiman kembali atau disebut dengan resettlement. Lalu ketiga adalah penggantian lahan. Dan keempat adalah kita berdiskusi dengan masyarakat yang menguasai lahan, terkait dengan penggunaan lahan tersebut.
“Anda mau apa? jangan-jangan anda mau titip saham di situ. Kalau peruntukannya, misalkan pemerintah akan membangun mall dan lain-lain, Atau yang lain meletakkan RDTR-nya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi kalau dia enggak mau dibayar lahan tentu akan kita pindahkan kepada tempat yang sesuai,” jabar dia.
Alimuddin kembali menegaskan ke depannya, masyarakat tidak bisa melakukan jual beli tanah, tanpa persetujuan Otorita IKN. Karena pembangunan dan penggunaan tanah oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah IKN, harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah dibuat oleh Otorita IKN.
“Karena di IKN itu enggak boleh lagi tuh tiba-tiba saya dengan anda, mau beli tanah. Saya harus tanya dulu di (Otorita) IKN. Saya mau beli tanah di wilayah ini, boleh enggak? Kalau (Otorita) IKN bilang boleh, maka kita boleh bertransaksi. Tapi kalau (Otorita) IKN bilang jangan, karena (Otorita) IKN punya kepentingan untuk membangun apa di situ, maka yang beli itu adalah IKN. Kami juga tidak mau orang jual beli tanah di benaknya itu pingin bikin hotel, tapi ternyata dia beli lahan di tempat yang dikhususkan untuk pendidikan,” tegas dia.
Kebijakan ini dilakukan, sebut Alimuddin untuk melakukan penataan di wilayah ibu kota negara baru. Yang menurutnya masih “kosong”. Sehingga masih mudah untuk dilakukan penataan.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Kaltim Post
