• Minggu, 21 Desember 2025

Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Resmi Akui Negara Palestina, Netanyahu Marah

Photo Author
- Senin, 22 September 2025 | 14:41 WIB
Ilustrasi bendera Palestina. (abdulla alyaqoob/Pixabay)
Ilustrasi bendera Palestina. (abdulla alyaqoob/Pixabay)

NEW YORK- Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat. "Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina," ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

"Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina," lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan "janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik".

Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan "Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel." Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

"Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri," sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

TANGGAPAN NETANYAHU

Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina "tidak akan terwujud". "Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme", katanya. "Negara Palestina tidak akan didirikan.Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan. Selama bertahun-tahun saya telah mencegah pembentukan negara teror ini meskipun ada tekanan besar baik dari dalam maupun luar. Kami melakukan ini dengan tekad, dan kami melakukannya dengan kebijaksanaan politik," katanya. (*)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

X