internasional

Ikuti Jejak Inggris, AS Mulai Pertimbangkan Negara Palestina Sebagai Opsi Akhiri Konflik Timur Tengah

Indra Zakaria
Kamis, 1 Februari 2024 | 18:55 WIB
ilustrasi

Kabar baik kemungkinan terealisasinya gagasan pembentukan negara Palestina sejak Inggris melalui Menlu David Cameron sebut perjuangkan gagasan tersebut.

Kini, Amerika Serikat (AS) yang merupakan salah satu sekutu terbesar Israel turut pertimbangkan pembentukan negara Palestina sebagai solusi akhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah khususnya di Palestina.

Menurut laporan MEE Kamis (1/2), AS sedang mengkaji opsi untuk mengakui negara Palestina ketika perang Israel-Hamas di Gaza dinyatakan usai.

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, telah meminta Departemen Luar Negeri untuk meninjau kembali bagaimana AS dan komunitas internasional dapat mengakui negara Palestina sebagai negara yang merdeka. 

Baca Juga: Jika Israel Sentuh Perbatasan, Mesir Pastikan Akan Terlibat Perang

 

Bagian dari pembahasan tersebut mencakup peninjauan tentang cara membentuk negara Palestina yang demiliterisasi berdasarkan contoh-contoh lain di dunia.

Presiden Biden awal bulan ini memberi isyarat kepada wartawan bahwa, pemerintahannya sedang mempertimbangkan pembentukan negara Palestina merdeka yang tidak memiliki militer, sebagai cara untuk mendapatkan dukungan Israel.

Baca Juga: Petani di Eropa Protes Besar-besaran, Kebijakan Ramah Lingkungan Jadi Salah Satu Pemicunya

Dalam sambutannya kepada wartawan, Biden menyinggung negara-negara demiliterisasi lainnya, seperti segelintir kerajaan kecil dan negara kepulauan di Eropa. Tinjauan Departemen Luar Negeri ini dilakukan ketika pemerintahan Biden meningkatkan upaya untuk mencapai gencatan senjata yang berkepanjangan terhadap perang Israel-Palestina di Gaza.

Gedung Putih mengirim direktur CIA Bill Burns ke Paris, Prancis, pada akhir pekan untuk menjelaskan rincian potensi jeda enam minggu dalam pertempuran di Gaza yang diharapkan oleh para pejabat Arab dan AS dapat mengarah pada gencatan senjata permanen. 

Hamas mengatakan pihaknya sedang meninjau perjanjian tersebut, namun perjanjian tersebut menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah penolakan publik Israel untuk menyetujui gencatan senjata penuh dan pemindahan tentara Israel dari Gaza ketika pertempuran berhenti.

Pemerintahan Biden secara konsisten mengatakan bahwa mereka yakin solusi dua negara adalah ‘satu-satunya cara’ untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Hal ini menimbulkan perselisihan dengan pemerintahan sekutu mereka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka mengatakan akan menentang pembentukan negara Palestina merdeka. 

Beberapa anggota pemerintahan Netanyahu juga menyerukan Israel untuk bermukim kembali di Jalur Gaza dan mengusir penduduk Palestina.

Halaman:

Tags

Terkini