Hamas mengatakan pihaknya sedang meninjau perjanjian tersebut, namun perjanjian tersebut menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah penolakan publik Israel untuk menyetujui gencatan senjata penuh dan pemindahan tentara Israel dari Gaza ketika pertempuran berhenti.
Pemerintahan Biden secara konsisten mengatakan bahwa mereka yakin solusi dua negara adalah ‘satu-satunya cara’ untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Hal ini menimbulkan perselisihan dengan pemerintahan sekutu mereka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka mengatakan akan menentang pembentukan negara Palestina merdeka.
Beberapa anggota pemerintahan Netanyahu juga menyerukan Israel untuk bermukim kembali di Jalur Gaza dan mengusir penduduk Palestina.
Kebocoran media tersebut mengatakan bahwa, Departemen Luar Negeri sedang meninjau opsi untuk mengakui negara Palestina sebagai suatu cara untuk memberikan tekanan pada pemerintah Netanyahu saat mereka mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang didukung AS.
Serangan Israel di Gaza terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir, dan sekitar 80 persen jaringan terowongan Hamas masih utuh, menurut Wall Street Journal.
Pernyataan para pejabat Israel bahwa perang di Gaza dapat berlanjut hingga tahun 2024 sangat kontras dengan lobi pemerintahan Biden untuk kampanye militer yang tepat dan singkat di wilayah kantong pantai Palestina yang terkepung tersebut sebagai tanggapan terhadap serangan lintas batas (7/10/23) yang dipimpin Hamas.
Perang di Gaza perlahan-lahan merembes keluar dari wilayah kantong Mediterania yang terkepung, dan berubah menjadi perang proksi yang mematikan antara AS dan Iran.
Selama akhir pekan, konflik bayangan ini meningkat ke titik tertinggi baru, dengan tiga tentara AS tewas dalam serangan pesawat tak berawak di sebuah pangkalan di Yordania oleh milisi yang didukung Iran.
Selama berpuluh-puluh tahun, AS menolak secara sepihak mengakui negara Palestina yang merdeka serta bersikeras bahwa langkah tersebut hanya akan dilakukan setelah Israel dan Otoritas Palestina mencapai kesepakatan akhir mengenai solusi dua negara.
AS juga secara rutin memblokir upaya PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Menurut laporan Axios yang dikutip MEE, salah satu opsi yang bisa diambil AS, selain mengakui negara Palestina merdeka, adalah mencabut hak vetonya di Dewan Keamanan PBB.
Sekutu AS lainnya juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina yang merdeka. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan Inggris harus menetapkan seperti apa negara Palestina nantinya. (*)