“Kita perlu memperkuat validasi data agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hetifah juga menyampaikan lima aspirasi utama Komisi X DPR RI. Yakni, menambah anggaran untuk menyesuaikan besaran PIP di jenjang SD dan SMP memperluas cakupan program hingga ke TK dan pendidikan nonformal menaikkan insentif guru non-ASN memperkuat sistem validasi data penerima serta memastikan pendidikan inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Dari sisi daerah, Plt Kabid SMP Disdikbud Kukar Emy Rosana Saleh menilai kegiatan ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, penjelasan langsung dari Komisi X membantu sekolah memahami kriteria dan mekanisme penerima bantuan dengan lebih jelas.
“Sosialisasi ini membantu sekolah agar lebih cermat dalam memutakhirkan data siswa dan guru, sehingga program seperti PIP bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Emy menambahkan, banyak siswa di Kukar telah merasakan manfaat PIP, begitu pula para guru non-ASN yang mendapat tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
“Guru-guru kita tetap mengajar dengan tanggung jawab tinggi meski berstatus non-ASN. Dukungan insentif ini menjadi motivasi agar mereka terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Kukar,” tutupnya. (moe)
