PROKAL.CO, Peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember 2024 menjadi momen penting untuk menilai kembali kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah tingginya angka korupsi yang terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa di antara calon-calon kepala daerah pada Pilkada 2024, ada lebih dari 130 kandidat yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi. Ini menggambarkan betapa kronisnya masalah korupsi di level pemerintahan.
Korupsi di Indonesia bukan hanya sekadar tindakan ilegal, tetapi juga sebuah budaya yang membudaya di banyak institusi pemerintahan.
Fenomena ini semakin menguat seiring dengan tren politik dinasti yang mengakibatkan munculnya lingkaran kekuasaan yang menguntungkan kelompok tertentu, namun merugikan masyarakat luas.
Praktik kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin mudah ditemukan di berbagai lembaga negara.
7 Institusi Pemerintah Paling Rajin Korupsi
Untuk memperingati Hari Anti-Korupsi 2024, Komite HAM Dalam 30 Hari mengadakan aksi cosplay yang akan menampilkan tujuh institusi pemerintah yang paling terlibat dalam praktik korupsi di Indonesia.
Dalam aksi ini, anggota komite akan berperan sebagai perwakilan dari tujuh lembaga yang sering kali terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Ketujuh lembaga yang akan diimpersonasi adalah:
-
Presiden dan Menteri - Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan eksekutif sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi, mulai dari pengeluaran anggaran negara yang tidak transparan hingga kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak.
-
Polisi - Sebagai aparat penegak hukum, keberadaan polisi seharusnya dapat mencegah korupsi, namun dalam banyak kasus, mereka terlibat dalam melindungi praktik-praktik ilegal, bahkan mengalirkan dana dari ekonomi bawah tanah.
-
Pengusaha - Dunia usaha dan politik sering kali saling terhubung melalui kolusi dan korupsi, di mana pengusaha yang memiliki koneksi politik mendapat keuntungan dari kebijakan yang menguntungkan mereka.
-
Advokat - Beberapa advokat terlibat dalam praktik pengurusan kasus yang melibatkan korupsi, baik dengan cara melindungi pelaku maupun membantu memanipulasi proses hukum.
-
Kepala Daerah - Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, mulai dari suap proyek pembangunan hingga penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
-
Pejabat Pemerintah - Di banyak kementerian dan lembaga pemerintah, pejabat publik kerap terlibat dalam praktik kolusi untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah, yang menguntungkan pihak tertentu.
