Anggota DPR dan DPD - Sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan DPD kerap kali terlibat dalam pengaturan anggaran yang tidak transparan dan korupsi anggaran negara, yang merugikan rakyat yang mereka wakili.
Dampak Korupsi terhadap Demokrasi dan Masa Depan Bangsa
Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi.
Masyarakat yang seharusnya dapat menikmati hasil dari pembangunan dan kebijakan publik yang baik, justru harus menanggung biaya tinggi akibat pengelolaan keuangan negara yang buruk.
Bahkan, korupsi mengarah pada terhambatnya inisiatif besar seperti pemulihan lingkungan, ekonomi hijau, dan mitigasi perubahan iklim, yang sejatinya harus menjadi fokus utama demi masa depan bangsa.
Peningkatan biaya politik yang tak terkontrol, yang sebagian besar bersumber dari ekonomi bawah tanah, semakin memperburuk situasi.
Aktivitas ilegal seperti pertambangan ilegal yang dibiarkan berkembang tanpa pengawasan yang ketat, menunjukkan bagaimana jaringan korupsi berkembang di dalam sistem yang seharusnya mengutamakan keadilan dan pemerintahan yang bersih.
Mosi Tidak Percaya: Aksi untuk Menuntut Perubahan
Aksi cosplay yang dilaksanakan oleh Komite HAM Dalam 30 Hari pada 9 Desember 2024 di depan kantor gubernur bertujuan untuk menuntut perubahan.
Masyarakat diajak untuk memberikan mosi tidak percaya terhadap tujuh institusi yang dianggap paling terlibat dalam praktik korupsi.
Aksi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan ajakan untuk membersihkan diri dari korupsi dan memperbaiki sistem yang telah rusak.
Komite HAM Dalam 30 Hari berharap, dengan peringatan ini, pemerintah dan seluruh elemen bangsa dapat kembali ke jalur yang benar dalam membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan transparan.
