Sejumlah catatan lain dibeberkan pansus. Seperti memperluas akses program untuk jaminan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk keluarga rentan dan miskin.
Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pendidikan agar tercapai peningkatan SDM yang optimal.
Merancang belanja APBD yang inline dengan struktur pembentuk utama PDRB dengan skema memperbesar ruang fiscal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB.
Merancang skema pembiayaan APBD yang berorientasi pada meningkatnya daya dorong pertumbuhan ekonomi sektor formil maupun informal dengan fokus pertanian, perkebunan, peteranakan, UMKM/perdagangan dan jasa melalui penguatan kelembagaan BUMD dan kerjasama multi stakeholder, dalam upaya mengantisipasi kondisi Kabupaten Kutai Timur pasca tambang.
"Sangat penting juga membenahi infrastruktur dan pelayanan dasar yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur," tegasnya.
Serta, penyelesaian beban hutang yang masih ada dan juga menyikapi setiap temuan dengan segera agar tidak menjadi beban yang menghambat kinerja.
Tim Pansus juga menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak menimbulkan silpa agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal, sehingga pansus meminta perjalanan dinas jangan dilakukan sebelum dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Penyusunan DPA paling lambat dirampungkan Januari agar penyerapan anggaran terutama pada belanja modal dapat dimaksimalkan.
Terkait program multiyears, pansus menegaskan pada pemerintah agar mampu memaksimalkan anggaran yang tersisa pada 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam MUO.
Pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyears perlu diperketat sehingga capaiannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam skema.
Pihaknya juga meminta tindak lanjut masalah yang ditemukan pansus terkait program multiyears, agar dapat dilakukan pendalaman dan pembahasan dalam komisi-komisi.
"Pansus tentang LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 meminta agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan Kabupaten Kutai Timur akan menunjukkan perkembangan signifikan untuk kemaslahatan bersama," kata dia.
Dalam kesempatan itu, pansus tentang LKPJ Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga seluruh tahapan dalam pembahasan LKPJ dapat berjalan dengan lancar.
"Kami juga memohon maaf jika dalam pembahasan hingga penyampaian laporan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan," tutupnya. (pro4/adv/la)
