Menurut keterangan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, bahwa alasan yang usia 36-50 tahun terima uang dalam bentuk apa pun, karena kebutuhan ekonomi.
Menurut penulis membudayanya praktik politik uang di Indonesia di butuhkan solusi kerja sama antara negara dan masyarakat. Bagaimana negara menyosialisasikan terkait money politic bukan hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok. Selain itu, bagaimana solusi negara memutus rantai kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan serta memberikan pendidikan yang mumpuni kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi amanat dalam UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”.
Selain itu, dibutuhkan pula kesadaran dari masyarakat untuk memilih figur calon yang benar sesuai dengan rekam jejak setiap paslon tanpa iming-iming uang atau sembako, karena salah memilih pemimpin hari ini akan menyengsarakan dan merugikan masyarakat untuk lima tahun yang akan datang.
Independensi masyarakat dalam memilih sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang mandiri, bersih jujur dan berkeadilan. Ingat sesuatu yang dimulai dengan keburukan akan berakhir dengan buruk dan dalam proses perjalanannya juga akan diwarnai dengan kecurangan dan keburukan. (far/k15)
