Manuver Mahyudin menuju gelanggang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim November mendatang dipastikan lewat jalur partai. Melepas wacana jalur perseorangan yang sempat berembus.
SAMARINDA–Penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim yang dibuka partai politik tak dilewatkan sejumlah tokoh. Salah satunya Mahyudin. Penyerahan formulir pendaftaran ke DPD PDI Perjuangan Kaltim ditempuh wakil ketua DPD RI periode 2019–2024 ini.
“Realistis saja, jalur perseorangan lebih ribet administrasinya. Kalau lewat partai hanya tunggu persetujuan. Diteken (rekomendasi), beres urusan,” kelakarnya selepas menyerahkan formulir pendaftaran, kemarin (1/5). Dua hari sebelumnya, pada 29 April 2024, Mahyudin sudah lebih dulu mengembalikan formulir pendaftaran serupa ke PKB dan diharapkannya bisa menjadi kanal yang bisa mengusungnya bertarung sebagai calon gubernur Kaltim nantinya.
Jumlah keterwakilan dua partai ini, lanjut dia, sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon (paslon) di pilgub nantinya. Mengingat syarat minimal 11 dari 55 kursi di DPRD Kaltim hasil pemilu legislatif Februari lalu. PDI Perjuangan sendiri berhasil mengunci sembilan kursi di DPRD Kaltim untuk periode 2024–2029. Sementara PKB dapat enam kursi. “Saya baru daftar secara resmi ke dua partai itu, PKB dan PDI Perjuangan. Semoga keduanya bisa bersinergi,” lanjutnya.
Kendati begitu, sinyalemen dirinya bakal kembali mendaftar di penjaringan partai lain pemilik kursi perwakilan di legislatif masih terbuka lebar. Wakil Kepala Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDI Perjuangan Kaltim Marten Apuy mengatakan, sejak dibukanya penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada 1 April lalu, ada lima figur yang sudah mengambil formulir pendaftaran, termasuk Mahyudin. Empat orang lainnya yakni Isran Noor dan Rudy Mas`ud untuk bakal calon gubernur. Lalu, Hadi Mulyadi dan Seno Aji untuk bakal calon wakil gubernur.
“Tapi baru satu yang sudah resmi mendaftar mengembalikan formulir, yaitu Mahyudin untuk bakal calon gubernur,” sebutnya. Marten menegaskan, setiap bakal calon yang mendaftar punya kesempatan yang sama untuk diusung PDIP. Apalagi semua kandidat yang sudah mengambil formulir memiliki rekam jejak yang terbilang mumpuni.
Temui Wawali Samarinda
Berselang beberapa jam selepas menyerahkan formulir pendaftaran di PDI Perjuangan, Mahyudin menemui Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso di rumah jabatannya. Di sana, bekas Bupati Kutai Timur periode 2003–2005 ini mengaku lawatannya itu hanyalah silaturahmi belaka. “Ini masih Syawal, masih suasana Lebaran. Sebelumnya enggak sempat bertemu beliau,” akunya.
Rusmadi, sambung dia, dianggap sebagai sosok kakak baginya yang sering berbagi pemikiran sehingga wajar saja pertemuan ini terjadi. “Ya memang ada bahas politik tadi. Tapi utamanya silaturahmi,” imbuhnya. Disinggung soal potensi keduanya berkolaborasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti, dia menegaskan hal itu belum tebersit di benaknya. “Masih jauh, enggak sampai ke situ. Ini untuk menjaga persaudaraan saya dengan Pak Rusmadi yang sudah dijalin dari dulu,” singkatnya.
Rusmadi Wongso pun menegaskan hal yang serupa. Pertemuan tertutup dirinya dengan Mahyudin di rumah jabatan Wakil Wali Kota Samarinda itu hanyalah silaturahmi yang membahas berbagai keseharian masing-masing. “Diskusi aktivitas sehari-hari, diskusi soal Kaltim juga. Cair. Politiknya juga ada,” sebutnya. Lanjut dia, dengan rekam jejak politik Mahyudin yang berderet panjang bahkan berskala nasional, wajar jika mantan bupati Kutim ini memantapkan niat untuk melaju di pilgub nanti. “Dengan jam terbangnya Mahyudin wajar dia maju di pilgub,” jelasnya.
Rudy dan Isran
Untuk diketahui, selain Mahyudin, figur lain yang berpotensi jadi maju pada Pilgub Kaltim adalah Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas`ud. Anggota DPR RI dapil Kaltim itu sebelumnya menuturkan jika rekomendasi dari DPD Golkar Kaltim untuk dirinya maju berlaga di Pilgub Kaltim sudah muncul selepas rapat pimpinan daerah Golkar se-Kaltim medio 2022 lalu. Usulan yang mencuat pun berlanjut dan disorong ke pusat hingga muncullah mandat atau rekomendasi sementara untuknya dalam menjalankan kerja politik menuju kenduri akbar pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi Kaltim.
