Penyegeran organisasi hingga pergantian pucuk pimpinan di partai politik memang biasa terjadi. Namun akan terasa berbeda saat pergantian itu menjelang kontestasi pilkada. Seperti yang baru saja terjadi pada Senin (15/7) tepatnya pada malam hari, Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto memberikan mandat kepada G Budisatrio untuk memimpin DPD Gerindra Kaltim.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan dari DPP Partai Gerindra dengan Nomor 07-0022/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Susunan Personalia DPD di Provinsi Kaltim. Hal ini menyusul usai beredarnya sejumlah foto Prabowo memberikan rekomendasi partai kepada bakal calon gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Tak heran lantaran ia juga yang digadang-gadang berpasangan dengan Seno Aji yang saat ini diusung Gerindra sebagai bakal calon wakil gubernur. Perlu diketahui, sepak terjang Andi Harun membesarkan Gerindra dalam dua kali putaran pemilihan legislatif, tak bisa dipandang sebelah mata.
Raihan suara kader Gerindra pun melejit hingga menduduki kursi unsur pimpinan, baik di tingkat kota/kabupaten hingga provinsi. Sejak tahun 2017 lalu, ia terpilih menggantikan Yusran Aspar yang mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim.
Andi Harun juga tercatat paling lama memimpin DPD Gerindra Kaltim selama tujuh tahun. Sehingga saat ditemui pada Selasa (16/7) lalu, orang nomor satu di Samarinda itu pun menanggapi hal ini dengan santai.
“Tidak perlu di polemikan. Saya hanya perkakas kecil, onderdil kecil di partai ini,” ujarnya dengan bijak. Ia pun mengakui keputusan ketua umum memberikan mandat kepada Budisatrio yang tak lain adalah keponakan Prabowo merupakan hal yang lumrah terjadi.
Sebab di dalam sebuah organisasi parpol memang membutuhkan penyegaran. Bahkan ia membeberkan beberapa daerah lain juga terjadi hal demikian. Namun hal ini tak menggoyahkan niatannya untuk maju lewat kendaraan partai dalam pilwali tahun ini, sekalipun surat rekomendasi dari Prabowo di tangannya.
“Penentuan rekomendasi pilkada itu adalah hak prerogeratif ketua umum, jadi untuk saat ini mari kita bantu Mas Budi. Insya Allah saya akan menjadi bagian dari kader partai beliau untuk mensukseskan kepemimpinan kini dan kedepan,” tegasnya.
ADA FAKTOR LAIN
Akademisi Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Syaiful Bachtiar mengatakan mekanisme normalnya, pergantian pimpinan pada DPD partai politik harusnya diusulkan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota lalu diusulkan ke tingkat provinsi untuk dipertimbangkan kembali ke pusat.
Sehingga hal ini menguatkan adanya indikasi faktor lain di luar penyegaran organisasi menjelang kontestasi pilkada. “Ada dugaan juga ini terjadi sebagai imbas hasil dari pileg dan pilpres di tahun ini,” ujar Syaiful.
Mantan Ketua Bawaslu Kaltim ini menyebut reorganisasi menjelang pilkada sudah sering terjadi, namun dipandang tidak melalui mekanisme sebuah organisasi yang normal.
Tak heran berbagai perspektif maupun dugaan keretakan internal partai, hingga adanya keputusan resmi dari Prabowo memberikan mandat pada Budisatrio menggantikan Andi Harun, pada Senin lalu.
Dalam pandangannya, perbedaan dalam paradigma berpolitik biasa terjadi. Namun masyarakat tentu saja bertanya, saat keputusan pergantian pimpinan partai ini dilakukan menjelang pilkada.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: sapos.co.id
