PROKAL.CO- Kalimantan Timur tengah diatensi karena menjadi salah satu daerah rawan di Pilkada Serentak 2024. Penilaian itu datang dari Bawaslu dan Kepolisian yang menempatkan Kaltim dalam 14 daerah dengan kerawanan pemilu yang tinggi.
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun gunung meninjau langkah para pihak mengantisipasi kerawanan itu.
Tim khusus dikomandoi Asisten Deputi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Brigjen TNI, Guslin memantau sejumlah aspek. Dari kesiapan, netralitas aparat, hingga potensi ancaman dari ruang siber.
“Ini bagian dari mengumpulkan data dan laporan kesiapan jelang hari pemungutan,” katanya selepas rapat koordinasi (rakor) kesiapan Pilkada Serentak 2024 se-Kaltim, Jumat Siang, 22 November 2024.
Banyak indikator yang melandasi mengapa Kaltim masuk dalam jajaran daerah rawan di pemilihan kali ini. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya. Kaltim punya tugas besar mendukung keberlanjutan IKN.
Selain itu, faktor geografis juga jadi salah satu pertimbangan. Daerah terdepan, terluar, dan terpinggir (3T) di Kaltim punya kendala tersendiri dalam pendistribusian logistik pilkada ke setiap tempat pemungutan suara yang ditetapkan.
Dari sejumlah rapat koordinasi serta data yang dihimpun, lanjut Guslin, Kaltim sudah sangat siap dalam menggelar pilkada. Jelang hari pemungutan pada 27 november mendatang. “Kami akan berkeliling melihat kondisi di lapangan. Sejauh ini, berbekal hasil rakor dan data yang dihimpun sudah sangat siap,” sebutnya.
Dari rakor itu, ada beberapa kawasan terpencil yang susah diakses lewat darat dalam pendistribusian logistik. Kecamatan Sandaran, Kutai Timur; Long Apari, Mahakam Ulu; hingga empat wilayah di Kutai Barat, seperti Gerunggung, Tanjung Soke, Derayan, dan lemper.
Di 11 jenis Pilkada se-Kaltim, terdapat 29 pasangan calon yang bakal bertanding, baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Skema serentak berpeluang besar menimbulkan gesekan antar pendukung para calon. Khususnya di hari pencoblosan hingga rekapitulasi perolehan suara.
Catatan tebal diberikan terkait belum ditetapkannya daftar pemilih tambahan (DPTb) se-Kaltim. Hal ini bisa berdampak pada pemenuhan hak pemilih, atau dari sisi negatifnya berpeluang menjadi penggelembungan suara.
Fatimah Waty dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim tak menampik sejumlah faktor kerawanan ini. Status rawan itu justru menjadi alarm peringatan dini untuk pemerintah daerah menyiapkan sejumlah mitigasi.
Kurang dari sepekan pemungutan digelar, dia mengaku 10 kabupaten/kota di Kaltim sudah sangat siap, tanpa menyisakan kendala yang berarti.
Setiap lembaga terkait dalam penyelenggaran pemilu intens berkoordinasi, terutama dalam pendistribusian logistik dalam beberapa hari ke depan. “Daerah 3T sudah didulukan pengiriman logistiknya, melibatkan TNI/Polri,” terangnya mengakhiri. (*)
