Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru yang akan dilaksanakan Sabtu (19/4/2025), menjadi atensi dua lembaga kepemiluan. KPU RI dan Bawaslu RI memastikan akan datang langsung memonitor ke Banjarbaru.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa mengungkapkan bahwa KPU RI sudah memastikan akan datang. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin yang datang langsung.
“Sudah terkonfirmasi. Beliau (Ketua KPU RI, red) yang akan datang melakukan supervisi langsung saat pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru, 19 April nanti,” terang Tenri, Kamis (17/4). Afifuddin akan tiba di Banjarbaru pada pagi hari 19 April tersebut.
Baca Juga: Forkopimda Kaltim Berkunjung ke Kukar, Pastikan Kesiapan Pelaksanaan PSU Pilkada
Begitu mendarat di Bandara Syamsuddin Noor pada pukul 07.00 pagi, akan langsung mengunjungi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kecamatan. Dalam kunjungannya di PSU Pilkada Banjarbaru, Afifuddin tak lama.
Siang harinya, dia sudah kembali ke Jakarta sekitar pukul 10.20 Wita. “Dari rencana awal, ketua akan mengunjungi tiap TPS di lima kecamatan dengan durasi 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu kembali ke Jakarta,” papar Tenri.
Dia menerangkan, PSU Pilkada Banjarbaru bakal menjadi barometer nasional pelaksanaan PSU. “Semua mata akan menuju ke PSU Pilkada Banjarbaru. Kesuksesannya nanti akan menjadi contoh untuk daerah lain,” terangnya.
Berhubung pelaksanaan PSU Pilwali Banjarbaru menjadi sorotan, pihaknya di daerah akan bekerja secara maksimal sesuai aturan PKPU. “Kerja petugas di lapangan menjadi ujung tombak KPU. Ini mesti dimaksimalkan agar PSU berjalan lancar sesuai agenda,” katanya.
Pimpinan Bawaslu RI yang akan datang ke Banjarbaru adalah Herwyn JH Malonda. Dia turut melakukan pemantauan bersama lembaga AdHock yang sudah dibentuk dan ditetapkan Bawaslu Kalsel.“Pimpinan yang akan datang ke Banjarbaru adalah Herwyn JH Malonda,” terang Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, Kamis (17/4).
Selain langsung dimonitor pimpinan pusat, pelaksanaan PSU Pilwali Banjarbaru bakal lebih terkawal. Ini setelah bertambahnya jumlah lembaga pemantau. Mulai dari Forum Demokrasi Milenial (FDM), Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), Perisai Demokrasi Bangsa, dan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Kalsel. (*)
