Mahasiswa yang melakukan protes menolak untuk menghentikan tuntutan mereka atas reformasi lapangan kerja publik, di tengah penutupan total lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh. Negara Asia Selatan itu menutup seluruh institusi pendidikan setelah aksi protes penuh kekerasan yang menuntut reformasi kuota pekerjaan menyebabkan enam orang tewas pada Selasa.
Pihak berwenang menyatakan seluruh Universitas Dhaka ditutup tanpa batas waktu sementara administrasi universitas telah memerintahkan mahasiswa dari 18 asrama untuk mengosongkan tempat pada malam ini.
Namun, mahasiswa telah menempatkan diri di berbagai lokasi, termasuk dekat kediaman wakil penasehat, menekan untuk membatalkan keputusan penutupan universitas. Para mahasiswa, terutama mereka dari Universitas Dhaka, yang menjadi pusat gerakan, menolak untuk mengosongkan kampus.
Salah seorang mahasiswa yang ikut aksi protes, Mohammad Mahin Sarkar, mengatakan kepada Anadolu: “Kami tidak akan meninggalkan kampus sampai tuntutan kami untuk reformasi kuota dipenuhi.”
Ribuan pelajar telah melakukan demonstrasi setelah pengadilan mengembalikan kuota pekerjaan di pemerintahan, yang dihapuskan pada 2018. Sistem ini mencadangkan 56 persen posisi entri pekerjaan pemerintah untuk demografi dan kelas tertentu.
Dari kuota 56 persen yang ada saat ini, 30 persen dari seluruh pekerjaan di sektor publik diperuntukkan bagi keluarga mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan pada 1971.Mahasiswa menuntut agar kuota pekerjaan pegawai negeri dihapuskan dan diberikan kepada kandidat berdasarkan prestasi.
Kementerian Pendidikan pada Selasa malam menutup semua sekolah, perguruan tinggi, madrasah, lembaga teknis, dan politeknik yang berada di bawah kendalinya.Situasi meningkat pada Rabu, yang mendorong Komisi Hibah Universitas untuk menutup universitas-universitas.
Seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, beserta perguruan tinggi afiliasinya, ditutup. Untuk meminimalkan risiko lebih lanjut, siswa diinstruksikan untuk mengosongkan asrama mereka. Raksasa media sosial Facebook juga menghadapi pembatasan di negara tersebut, menurut pengawas NetBlocks.
PEMERINTAH LAKUKAN JAM MALAM DAN KERAHKAN MILITER
Pemerintah Bangladesh pada Jumat (19/7) memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes mahasiswa mencapai ratusan orang.
Pembatasan itu mulai berlaku pada Jumat tengah malam dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi.
Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas ketika demonstrasi anti-pemerintah bergolak di negara Asia Selatan tersebut, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka.
Situasi di Bangladesh masih bergejolak saat pemerintah memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband.
Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada 0600GMT, Sabtu, untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga 0400GMT, Minggu. Selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan".
Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu.
Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi.
Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri.
Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah. Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.
Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.
Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Minggu untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen. (*)
