BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut belajar dari pengalaman Dinas Kesehatan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Lamban dalam melelang proyek Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Hingga akhirnya pengerjaan rumkit molor melewati pertengahan tahun.
"Saya sudah wanti-wanti soal ini. Siapkan dokumen lelangnya sedari awal tahun. Jangan ada jeda-jeda lagi," kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Kamis (3/1).
Apalagi, alokasi anggaran dari APBD 2019 jauh lebih besar. Tiga kali lipat lebih. Untuk rumkit di Jalan Rantauan Darat itu, dari APBD 2018 dialokasikan Rp33 miliar saja. Sedangkan tahun ini, dialokasikan Rp70 miliar untuk pembangunan gedung utama rumkit.
Plus Rp30 miliar untuk pengadaan alkes (alat-alat kesehatan). "Lelang rumkit harus menjadi prioritas. Lelang sejak awal tahun. Jadi tidak menunggu akhir Desember baru rampung," imbuh Ibnu.
Tahun kemarin, lelang pertama mengalami kegagalan. Setelah lelang ulang, pemenang kontrak baru didapatkan pada bulan Juli. Dampaknya bisa ditebak, proyek dikerjakan dengan kebut-kebutan.
Agar tetap realistis, volume pekerjaan kemudian dikurangi. Anggarannya juga dipangkas. Hingga menjadi Rp29 miliar saja. Korbannya adalah pembatalan pengadaan lift dan genset.
Ibnu menegaskan, kejadian itu cukup sekali. Tidak perlu terulang. "Target saya jelas. Lelang sudah rampung pada triwulan pertama," tegasnya. Atau paling lambat sebelum akhir bulan Maret.
Sedangkan dari laporan per 31 Desember tadi, finishing untuk gedung IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan gedung poliklinik mencapai 98 persen. Ibnu cukup puas mendengar perkembangan tersebut.
Jika sudah beroperasi, rumkit ini bakal menyandang status Tipe C. "Kemarin juga gedung satu dan dua sudah dialiri listrik PLN. Jadi secara faktual, rumkit itu sebetulnya sudah bisa beroperasi pada tahun ini," pungkasnya.
Ditekankannya, proyek rumkit dioper ke Dinas PUPR bukan lantaran dia mencap Dinkes telah gagal. Pengalihan murni karena perubahan regulasi dari pemerintah pusat. (fud/at/nur)