BANJARMASIN - Dalam momen perayaan hari kemerdekaan ke-74, pemko mendeklarasikan Banjarmasin Bebas Pasung. Pencanangan mengambil momen upacara pengibaran bendera di Balai Kota, Sabtu (17/8) siang.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, deklarasi itu memang amanat undang-undang. Bahwa semua kota mesti mendeklarasikan pemberlakuan hak yang sama kepada semua warga. Salah satunya ialah penyandang cacat mental.
"Apalagi di Banjarmasin memang sudah melarang keras pemasungan penderita masalah kejiwaan. Program ini hasil kerja sama Dinas Kesehatan dan Sosial," ucapnya.
Menurut Ibnu, mereka mestinya diobati, bukan malah dipasung. Pemasungan takkan menyembuhkan. Malah membuat mereka semakin parah.
Dari informasi yang ia dengar, Banjarmasin adalah kota pertama yang mendeklarasikan anti pemasungan berbarengan dengan momen 17 Agustus.
Peserta apel lalu menonton perjuangan pemko pada videotron Balai Kota. Video itu menayangkan bagaimana petugas puskesmas mendatangi rumah-rumah yang diketahui dihuni korban pemasungan.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi juga menegaskan, jika ada yang mengetahui adanya tindakan pemasungan di Banjarmasin, bisa segera melapor ke Dinkes atau Dinsos.
Machli berharap, keluarga juga mendukung penyembuhan penderita kejiwaan. Karena dukungan dan perhatian keluarga merupakan salah satu kunci penyembuhan.
"Jangan malah disembunyikan, karena akan semakin memperburuk keadaan. Di Banjarmasin sudah ada beberapa penderita jiwa yang kami beri pengobatan gratis ke rumah sakit jiwa. Kami bantu pengurusannya. Jadi jika ada yang merasa tidak mampu, silakan melapor. Semoga di Banjarmasin sudah tak ada lagi pemasungan," pungkasnya.
Selain ditandatangani wali kota dan wakil wali kota, naskah deklarasi itu juga diteken Ketua DPRD Banjarmasin Ananda, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sumarto, dan Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Inf Anggara Sitompul. (hid/fud/ema)