Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Muzalifah mengatakan belum ada ketentuan terkait penetapan upah minimum. Pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. "Apakah ada perubahan terkait regulasi penghitungan upah minimum atau tetap seperti tahun lalu, tunggu saja," ujarnya, belum lama tadi.
Meski begitu, Muzalifah menyatakan Disnakertrans berupaya memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja dengan tetap memperhatikan kondisi para pengusaha. "Kami siap menjadi jembatan antara kaum buruh dengan pengusaha," tandasnya.
Tuntutan Rasional
Tuntutan kenaikan upah 8-10 persen yang disuarakan buruh menarik perhatian Muzdalifah, pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Muzdalifah menilai, permintaan ini wajar dari sudut pandang pekerja, namun menjadi tantangan bagi para pengusaha.
"Jika dilihat dari perspektif pekerja, kenaikan harga barang-barang pokok menjadi alasan kuat bagi mereka untuk meminta penyesuaian upah," ujar Muzdalifah, Selasa (22/10). Dalam situasi ini, katanya, tuntutan pekerja agar upah naik sesuai dengan inflasi atau peningkatan biaya hidup memang masuk akal.
Namun, Muzdalifah juga menekankan bahwa dari sisi pengusaha, kondisi pasar yang tidak menentu dan permintaan yang cenderung menurun dapat membuat tuntutan ini sulit dipenuhi. "Kenaikan upah tentu akan meningkatkan biaya produksi. Pada gilirannya, hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga barang yang dihasilkan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kedua sudut pandang—baik dari sisi pekerja maupun pengusaha—sama-sama memiliki dasar yang kuat.
Namun, yang pasti, tuntutan kenaikan upah dari pekerja akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Dengan demikian, Muzdalifah menilai, kenaikan upah memang merupakan sebuah kepastian di sisi pekerja, tinggal bagaimana pengusaha menjawab tantangan itu. (*)